Sekjen PBB Kecam Kekerasan yang Tewaskan 2 Demonstran Myanmar

    Willy Haryono - 21 Februari 2021 09:52 WIB
    Sekjen PBB Kecam Kekerasan yang Tewaskan 2 Demonstran Myanmar
    Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah pertemuan di Berlin, Jerman pada 17 Desember 2020. (Michael Sohn/POOL/AFP)



    New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras "penggunaan kekerasan mematikan di Myanmar." Ia juga menyerukan semua pihak di negara tersebut untuk menghormati hasil pemilu dan kembali ke pemerintahan sipil.

    Pernyataan disampaikan Guterres usai kepolisian Myanmar menggunakan kekerasan dalam meredam aksi protes di kota Mandalay yang berujung pada tewasnya dua demonstran penentang kudeta pada Sabtu kemarin.




    "Penggunaan kekerasan mematikan dan intimidasi terhadap demonstran damai benar-benar tak dapat diterima," tulis Guterres via Twitter, dikutip dari laman CGTN pada Minggu, 21 Februari 2021.

    Penembakan di Mandalay terjadi saat otoritas setempat berusaha meminta sekelompok pekerja untuk kembali beraktivitas di pelabuhan lokal.
     
    Lebih dari 1.000 demonstran berkumpul di area galangan kapal di Mandalay untuk memblokade polisi pada Sabtu petang. Ketegangan antar kedua kubu pun tak terhindarkan.

    Menurut keterangan sejumlah saksi mata, polisi menggunakan meriam air, peluru karet, gas air mata, dan juga peluru tajam untuk mencoba membubarkan massa.

    Baca:  Polisi Myanmar Lepaskan Tembakan di Mandalay, 2 Tewas 40 Terluka

    Beberapa relawan medis melaporkan bahwa bentrokan antar demonstran dan polisi melukai setidaknya 40 orang. Insiden penembakan di Mandalay terjadi satu hari usai tewasnya seorang demonstran perempuan berusia 20 tahun yang terkena tembakan di bagian kepala.

    Kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari lalu, yang diawali dengan penahanan sejumlah tokoh penting, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

    PBB dan sejumlah negara telah mendesak militer Myanmar atau Tatmadaw untuk segera membebaskan Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya. Namun hingga kini Suu Kyi masih ditahan militer, yang mengaku melakukan kudeta karena pemerintah Myanmar tak kunjung menginvestigasi dugaan kecurangan pada pemilu 2020.

    Tuduhan kecurangan dalam pemilu disebut sejumlah pihak sebagai sesuatu yang tak berdasar karena komite pemilu Myanmar menyatakan pemungutan suara tahun lalu berjalan lancar tanpa adanya anomali.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id