Sejumlah pengamat menilai pernyataan terbaru Pompeo ini merupakan bagian dari upaya mempersulit kebijakan luar negeri presiden terpilih Joe Biden.
BERITA TERKAIT
Dalam sebuah pernyataan pada Senin, 11 Januari 2021, Pompeo mengatakan bahwa AS menyatakan Kuba sebagai negara "yang berulang kali mendukung aksi terorisme internasional dengan menyediakan tempat berlindung bagi para teroris."
Ia juga menuduh Kuba melakukan "intervensi di Venezuela dan keseluruhan belahan bumi bagian Barat."
"Lewat aksi ini, kami sekali lagi mengirimkan pesan jelas kepada Kuba: rezim Castro harus mengakhiri dukungannya terhadap terorisme internasional," tegas Pompeo, dikutip dari laman Al Jazeera.
Dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang, Biden berencana mendekatkan Washington dengan Havana. Biden ingin AS menormalisasi hubungan dengan Kuba, termasuk melonggarkan pembatasan perjalanan, investasi, dan remitansi.
Biden menjabat sebagai wakil presiden di bawah Barack Obama, saat AS dan Kuba memulihkan hubungan diplomatik pada 2015. Sebelumnya pada tahun itu, Obama juga menghapus Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" versi AS.
Namun pemerintahan Presiden Donald Trump justru menambah tekanan terhadap Kuba dan berbagai industri di negara tersebut.
Baca: AS Usir Dua Diplomat Kuba dari PBB
AS belum lama ini memasukkan nama sebuah bank di Kuba ke daftar terlarang, dengan menuduhnya memiliki keterkaitan dengan militer Kuba. AS menilai keuntungan yang didapat bank tersebut membantu mendanai "intervensi" di Venezuela.
Menlu Kuba Bruno Rodriguez mengecam keras langkah terbaru AS. Menurutnya, langkah ini sarat kepentingan dan bukan bertujuan memerangi terorisme di kancah global.
Ben Rhodes, mantan wakil penasihat keamanan Obama, juga mengecam langkah terbaru Pompeo. "Kuba bukan negara pendukung terorisme," tulisnya via Twitter.
(WIL)
