Pernyataan disampaikan Duta Besar Kuwait untuk PBB Mansour Al-Otaibi dalam pertemuan perdana Majelis Umum ke-75 PBB. Pertemuan ini membahas isu mengenai "representasi adil di DK PBB," termasuk wacana menambah jumlah anggotanya -- baik anggota tetap maupun tidak tetap.
Mewakili grup Arab, Al-Otaibi mengatakan bahwa seruannya "didasarkan pada kriteria objektif mengenai kepadatan populasi Arab dan jumlah perwakilannya di PBB."
"Isu dan agenda-agenda DK PBB juga banyak membahas mengenai kawasan Arab, sehingga membutuhkan perwakilan yang adil dari kawasan tersebut," sebut Al-Otaibi, dilansir dari laman Gulf Times pada Rabu, 27 Januari 2021.
Ia menambahkan bahwa grup Arab terus mendorong terwujudnya reformasi DK PBB yang "nyata dan komprehensif." Reformasi dirasa perlu agar DK PBB dapat menjadi "lebih kompeten dan efektif" dalam menangani berbagai tantangan global.
"Tantangan global juga perlu dihadapi dalam kerangka yang lebih mewakili (negara-negara global), transparan, netral, dan kredibel," lanjut Al-Otaibi.
Sejumlah negara terus menyuarakan adanya reformasi atau restrukturisasi DK PBB. Menurut sebagian pihak, anggota tetap DK PBB yang terdiri dari Tiongkok, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris Raya, tidak mewakili seluruh kawasan di dunia.
Anggota tetap DK PBB, atau biasa juga disebut P5, memiliki hak veto untuk memblokir segala resolusi.
September lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menilai DK PBB saat ini tidak efektif dalam menangani berbagai tantangan global. "Kita harus dapat melengkapi Dewan (Keamanan PBB) dengan struktur yang lebih efektif, demokratis, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan," tegas Erdogan.
Baca: Erdogan Tekankan Pentingnya Restrukturisasi DK PBB
(WIL)