50 Negara Bagian AS Bersiap Hadapi Kemungkinan Protes Bersenjata

Washington: Total 50 negara bagian dan District of Columbia (DC) di Amerika Serikat bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya aksi protes bersenjata pada akhir pekan ini menjelang pelantikan presiden terpilih Joe Biden pada Rabu 20 Januari mendatang. Garda Nasional sudah dikirim ke Washington DC, untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan seperti yang pernah melanda Gedung Capitol pada 6 Januari.

Biro Investigasi Federal (FBI) telah memperingatkan mengenai kemungkinan adanya massa pendukung petahana Donald Trump di semua 50 negara bagian.



Di Washington DC, Kepolisian Capitol telah menangkap seorang pria bersenjata di salah satu titik pemeriksaan. Sabtu kemarin, polisi mengonfirmasi bahwa seorang pria asal Virginia ditangkap dengan membawa dua pistol dan 509 amunisi saat dirinya hendak memasuki area terlarang dekat Capitol.

Baca:  Pentagon Sepakat Siagakan 25 Ribu Prajurit untuk Pelantikan Biden

Don Beyer, anggota Kongres AS yang mewakili Virginia, mengatakan bahwa bahaya mengenai kemungkinan terjadinya aksi protes bersenjata nyata adanya, dan ia meminta masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari area Capitol.

Dikutip dari BBC pada Minggu, 17 Januari 2021, penangkapan dilakukan saat otoritas AS memperkuat keamanan di Washington. Banyak ruas jalan di ibu kota telah ditutup dengan penghalang betol dan pagar besi.

National Mall, yang biasanya dipenuhi ribuan orang saat pelantikan seorang presiden, kini sudah ditutup atas permintaan Pasukan Pengaman Presiden AS (Secret Service).

Tim Biden sudah meminta warga AS untuk tidak datang ke acara pelantikan karena pandemi virus korona (covid-19). Otoritas sejumlah negara bagian telah mengimbau warga untuk menonton acara pelantikan dari rumah masing-masing.

Sebelumnya, Trump telah dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk kali kedua atas perannya dalam penyerbuan massa ke Gedung Capitol. Ia menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dua kali dimakzulkan.

Dalam pemakzulan pertama, Trump diduga telah melanggar kode etik dengan mendesak Presiden Ukraina mengikuti keinginannya, sementara yang kedua dinilai telah menghasut huru-hara di area Capitol.

(WIL)