Iran Sebut Sanksi AS Melukai Kehidupan Sehari-hari Warga

    Willy Haryono - 22 September 2020 16:08 WIB
    Iran Sebut Sanksi AS Melukai Kehidupan Sehari-hari Warga
    Sebuah sesi sedang berlangsung di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda. (Bastiaan van Musscher/ICJ/AFP/File)
    Den Haag: Perwakilan Pemerintah Iran untuk Mahkamah Internasional (ICJ), Hamid-Reza Oluomi-Yazdi, mengatakan bahwa sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap negaranya tidak ditujukan untuk pihak ketiga, melainkan langsung kepada kehidupan sehari-hari warga biasa.

    Oluomi-Yazdi mendukung yurisdiksi ICJ untuk memeriksa keluhan Iran atas sanksi AS. Ia mengatakan ICJ memenuhi kualifikasi untuk menginvestigasi penjatuhan sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

    Sidang dengar pendapat kedua sekaligus terakhir mengenai keluhan Iran atas sanksi AS digelar di pengadilan ICJ di Den Haag, Belanda, pada Senin 21 September. Iran menilai sanksi AS merupakan pelanggaran terhadp perjanjian Treaty of Amity tahun 1955.

    AS pernah mengklaim bahwa ICJ tidak memiliki kualifikasi untuk menginvestigasi gugatan Iran karena masih terkait dengan perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun Iran menegaskan karena sanksi AS merupakan pelanggaran terhadap Treaty of Amity, maka hal itu masuk dalam ruang lingkup atau yurisdiksi ICJ.

    "Kebijakan tekanan maksimal AS terhadap Iran telah menciptakan beragam masalah dalam kehidupan sehari-hari warga di berbagai bidang, termasuk perdagangan dengan negara lain, impor dan ekspor makanan serta obat-obatan, dan akses menuju sistem perbankan internasional untuk mentransfer uang," kata Oluomi-Yazdi, dilansir dari laman IRNA, Selasa 22 September 2020.

    Ia menegaskan, AS telah melanggar banyak hukum internasional dan juga resolusi 2231 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait JCPOA. Tidak hanya itu, AS juga telah mengancam sejumlah negara mitra untuk turut mengimplementasikan sanksi PBB untuk Iran.

    Putusan final ICJ mengenai keluhan Iran atas sanksi AS ini baru akan dikeluarkan dalam beberapa bulan ke depan.

    Sementara itu di AS, Presiden Donald Trump berkukuh bahwa semua sanksi PBB untuk Iran sudah diberlakukan kembali. Pemerintahan AS di bawah Trump menyebut, 27 orang atau entitas terkena sanksi ini, termasuk Kementerian Pertahanan Iran.
     
    "Amerika Serikat telah memulihkan sanksi PBB untuk Iran," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

    "Tindakan saya hari ini mengirimkan pesan jelas kepada rezim Iran dan komunitas internasional yang menolak untuk menentang Iran," sambungnya.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id