AS Tegaskan Kembali Klaim Tiongkok di Laut China Selatan Ilegal

    Fajar Nugraha - 11 September 2020 13:28 WIB
    AS Tegaskan Kembali Klaim Tiongkok di Laut China Selatan Ilegal
    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Foto: AFP
    Hanoi: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael R. Pompeo bergabung dengan rekan-rekan dari 17 negara dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur ke-10, pada 9 September 2020. Menlu AS Pompeo menyoroti dukungan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

    “Prinsip-prinsip ini dipegang bersama dalam seluruh visi Indo-Pasifik kami, Pandangan ASEAN tentang Indo Pasifik, serta visi negara-negara anggota KTT Asia Timur lainnya,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, dalam keterangan tertulis Kemenlu AS yang diterima Medcom.id, Jumat 11 September 2020.

    “Menlu AS Pompeo memuji persatuan dan transparansi ASEAN dalam menghadapi pandemi covid-19 serta menguraikan upaya-upaya AS untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mengembangkan vaksin dan obat-obat terapi yang aman, efektif, terjangkau, dan tersedia secara luas untuk melawan virus ini,” imbuh Ortagus.

    Menurut Ortagus, Menlu Pompeo juga menggarisbawahi komitmen AS -,baik pemerintah maupun sektor swasta,- untuk bermitra dengan negara-negara ASEAN dalam upaya pemulihan ekonomi.

    Selain itu Ortagus mengulangi pernyataan Menlu Pompeo agar beberapa negara ASEAN dan para mitra lainnya turut menyuarakan keprihatinan atas tindakan agresif Tiongkok di Laut China Selatan.

    “Selaras dengan Putusan Mahkamah Arbitrase 2016, Amerika Serikat menganggap klaim maritim ekspansif Beijing di Laut China Selatan adalah pelanggaran hukum,” sebut Ortagus.

    Menlu AS Pompeo bersama beberapa negara lainnya juga menyuarakan keprihatinan atas penerapan undang-undang keamanan nasional secara luas di Hong Kong, penangkapan para mahasiswa pro-demokrasi, penundaan pemilu selama setahun, dan diskualifikasi para kandidat pro-demokrasi dalam pemilu.

    Isu Rakhine di Myanmar juga menjadi perhatian. AS bersama para menter lainnya menyerukan penghentian kekerasan dan pencapaian solusi berdasarkan negosiasi atas kekerasan yang terus meningkat di Negara Bagian Rakhine.

    “Terakhir, AS dan juga dalam pertemuan ini meminta Korea Utara agar meninggalkan program Senjata Pemusnah Masal (WMD) dan rudal balistiknya, seperti yang disyaratkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB,” pungkas Ortagus.


    (FJR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id