DK PBB Kecam Keras Tindakan Junta Myanmar Terhadap Penentang Kudeta

    M Sholahadhin Azhar - 02 April 2021 08:52 WIB
    DK PBB Kecam Keras Tindakan Junta Myanmar Terhadap Penentang Kudeta
    Pihak berwenang Myanmar tembak pedemo dari jarak dekat. Foto: AFP



    New York: Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Kamis 1 April malam mengecam keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil di Myanmar. Tetapi DK PBB menghapus kemungkinan tindakan di masa depan terhadap militer setelah kudeta 1 Februari.

    Pernyataan pers yang dirancang Inggris yang disetujui oleh semua 15 anggota tetap dan tidak tetap DK PBB setelah negosiasi intens yang dimulai Rabu menyatakan "keprihatinan yang mendalam pada situasi yang memburuk dengan cepat" di Myanmar. Mereka juga menegaskan kembali seruan dewan pada militer "untuk menahan diri sepenuhnya."






    Baca: DK PBB Diminta Cegah Kemungkinan Perang Saudara di Myanmar.

    Draf asli jauh lebih keras dan berisi: "kesiapan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan langkah lebih lanjut", yang dapat mencakup sanksi. Draf itu juga menyebutkan "menyesalkan" penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan "mengutuk pembunuhan ratusan warga sipil oleh pasukan keamanan."

    “Tetapi atas desakan Tiongkok, rujukan ke ‘langkah lebih lanjut’ dihilangkan dan bahasa yang lebih kuat, termasuk kata ‘membunuh’ dan ‘menyesalkan’ dilunakkan dalam pernyataan akhir,” kata seorang diplomat DK PBB, berbicara dengan syarat anonim karena diskusi bersifat pribadi, seperti dikutip Global Times, Jumat 2 April 2021.

    “Referensi untuk ‘langkah lebih lanjut’ diganti dalam pernyataan akhir dengan kalimat yang mengatakan, anggota dewan ‘menekankan bahwa mereka terus memantau situasi dengan cermat dan akan tetap aktif menangani masalah tersebut’,” imbuh diplomat itu.

    Pernyataan dewan terakhir juga menyerukan "semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan”.

    “Militer harus menegaskan kembali perlunya untuk sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan untuk mengupayakan dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar,” tegas pernyataan DK PBB itu.

    DK PBB juga mencatat pernyataan 27 Maret Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "menyerukan tanggapan yang tegas, bersatu dan tegas dari komunitas internasional."

    Pernyataan pers tersebut menyusul pertemuan dewan tertutup Rabu di mana utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan bahwa negara itu menghadapi kemungkinan perang saudara "pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan "tindakan yang berpotensi signifikan" untuk membalikkan kudeta dan memulihkan demokrasi.

    Dia tidak merinci tindakan apa yang dia anggap penting, tetapi dia melukiskan gambaran yang mengerikan dari tindakan keras militer dan mengatakan kepada dewan dalam sebuah briefing tertutup bahwa Myanmar "berada di ambang menuju negara yang gagal."

    “DK harus  mempertimbangkan semua instrumen yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang layak diterima rakyat Myanmar, serta mencegah bencana multidimensi di jantung Asia,” sebut Schraner Burgener dalam laporannya.

    Baca: Sidang Berakhir, Tak Ada Dakwaan Baru Bagi Aung San Suu Kyi.

    Kudeta tersebut membalikkan kemajuan lambat selama bertahun-tahun menuju demokrasi di Myanmar, yang selama lima dekade telah mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat yang menyebabkan isolasi dan sanksi internasional. Saat para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka, yang berpuncak pada kebangkitan Aung San Suu Kyi menjadi kepemimpinan pada pemilu 2015, komunitas internasional menanggapi dengan mencabut sebagian besar sanksi dan mengalirkan investasi ke negara tersebut.

    Pada pertemuan virtual Rabu, Schraner Burgener mengecam pembunuhan dan penangkapan pengunjuk rasa tak bersenjata yang berusaha memulihkan demokrasi. Dia mengutip angka dari Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik (AAPP) bahwa hingga Rabu, sekitar 2.729 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta dan diperkirakan 536 orang telah tewas.

    Ini adalah pernyataan pers kedua yang disetujui dewan sejak kudeta. Dewan juga mengadopsi pernyataan presiden -,satu langkah di bawah resolusi,- pada 10 Maret yang menyerukan pembalikan kudeta, mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menyerukan "pengekangan sepenuhnya" oleh militer.

    Ini menekankan perlunya menegakkan "lembaga dan proses demokrasi" dan menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah yang ditahan termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Pernyataan yang disetujui Kamis juga menyerukan pembebasan segera dari kedua tokoh itu.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id