Pembangunan Masjid Bersubsidi di Prancis Batal Buntut RUU Diskriminatif

    Marcheilla Ariesta - 16 April 2021 21:06 WIB
    Pembangunan Masjid Bersubsidi di Prancis Batal Buntut RUU Diskriminatif
    (Ilustrasi) Sekelompok orang menunaikan ibadah Salat Jumat di area sebuah masjid di Pantin, Prancis pada 9 April 2021. AFP/Christophe Archambault



    Strasbourgh: Rencana pembangunan masjid di Strasbourg, Prancis, terhenti. Pembangunan terhenti setelah pendukung Turki dari proyek tersebut membatalkan permintaan subsidi mereka.

    Awalnya, uang sebesar 2,5 juta Euro (setara Rp43,5 miliar) dari publik akan diberikan sebagai subsidi kepada Konfederasi Islam Milli Gorus (CMIG) untuk pembangunan masjid. Namun, gerakan pan-Eropa untuk diaspora Turki itu tersebut menarik diri dan batal meminta subsidi.






    Wali Kota Strasbourgh, Jeanne Barseghian mengatakan pembangunan masjid bergantung pada dana Milli Gorus. "Dana akan berasal dari Milli Gorus dengan rencana pembiayaan yang solid dan penegasan kembali nilai-nilai Republik," kata Barseghian dilansir dari AFP, Jumat, 16 April 2021.

    Pemungutan suara sebelumnya mendesak CMIG menandatangani piagam anti-ekstremisme baru yang diperjuangkan Presiden Emmanuel Macron. Namun, CMIG menolak piagam tersebut.

    Seorang pejabat CMIG, Eyup Sahin, mengatakan bahwa asosiasi menolak menandatangani piagam tersebut karena tidak diizinkan untuk berpartisipasi penuh. Penarikan itu juga terjadi setelah Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, menuding ada campur tangan asing di tanah Prancis dengan rencana subsidi masjid tersebut.

    Baca:  Warga Prancis Kecam RUU yang Dinilai Diskriminatif terhadap Muslim

    Namun dalam artikel opini di Dernieres Nouvelles d'Alsace, sebuah surat kabar regional, Barseghian mengatakan kelompok itu sekarang telah membatalkan permintaan subsidi karena "kebutuhan untuk mengkonsolidasikan rencana pembiayaan mereka".

    Dua konfederasi Muslim lain yang aktif di Prancis juga menolak menandatangani piagam tersebut. Mereka menganggap hal tersebut bagian dari upaya pemerintah menindak ekstremisme Islam.

    Macron ingin kelompok tersebut berkomitmen secara tertulis untuk meninggalkan "Islam politik" dan menghormati hukum Prancis. Pemerintah Prancis sedang menyusun undang-undang yang memaksa kelompok-kelompok Muslim untuk mendeklarasikan pendanaan asing berjumlah besar.

    Di sisi lain, muslim Prancis juga harus 'rela' memberi kekuatan kepada pemerintah menghentikan ceramah yang dinilai menyebarkan kebencian atau kekerasan.

    Hubungan antara Prancis dan Turki telah dalam kondisi buruk setelah perselisihan mengenai konflik di Libya, Suriah dan Nagorno-Karabakh, dan tuduhan Ankara tentang Islamofobia di Negeri Menara Eiffel tersebut. Macron juga memperingatkan kemungkinan campur tangan Turki dalam pemilihan presiden Prancis tahun depan.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id