Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Belanda, Michel mengingatkan bahwa pengenalan dan pemberlakuan sertifikat vaksinasi untuk penerbangan harus dikeluarkan pada waktu yang tepat.
Michel menegaskan, sertifikat vaksinasi covid-19 baru dapat dikenalkan saat sebagian besar orang di seluruh dunia, terutama Eropa, sudah disuntik vaksin.
"Topik mengenai sertifikat vaksinasi ini merupakan sesuatu yang sensitif di banyak negara Eropa. Ini dikarenakan banyak dari mereka merasa pengenalan sertifikat sama saja seperti mewajibkan vaksinasi," ujar Michel, dilansir dari laman Yeni Safak pada Senin, 18 Januari 2021.
Baca: Eropa Prioritaskan Lansia Terima Vaksin Covid-19
Selasa pekan kemarin, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menulis sebuah surat kepada Komisi Eropa. Ia mengusulkan adanya sertifikat vaksinasi covid-19 bagi warga yang melakukan perjalanan di wilayah Uni Eropa.
PM Mitsotakis juga mengusulkan agar kebebasan pergerakan diberikan kepada mereka yang sudah menjalani vaksinasi covid-19. Usulan ini didasari upaya memulihkan perekonomian negara-negara di Eropa, termasuk Yunani yang mengandalkan sektor pariwisata.
Meski PM Mitsotakis menolak wacana mewajibkan vaksinasi untuk perjalanan, usulannya telah memicu perpecahan di kalangan petinggi UE.
Presiden Rumania Klaus Iohannis tidak mendukung ide Yunani, karena menilai hal tersebut hanya akan "memecah-belah masyarakat Eropa."
Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai ide sertifikat vaksinasi sebagai sebuah "keharusan medis." Namun ia mengingatkan mengenai sulitnya membuat keputusan politik mengenai dokumen semacam itu, terutama mengenai keuntungan apa saja yang akan didapat sang pemegang sertifikat.
Jajaran petinggi UE akan membicarakan sertifikat vaksinasi ini dalam pertemuan virtual mereka berikutnya pada 21 Januari mendatang.
(WIL)