Sekjen PBB Khawatir atas Perkembangan Situasi di Myanmar

    Willy Haryono - 15 Februari 2021 09:47 WIB
    Sekjen PBB Khawatir atas Perkembangan Situasi di Myanmar
    Kendaraan militer melintas di depan Sule Pagoda di Yangon, Myanmar pada Minggu, 14 Februari 2021. (Thet HTOO/AFP)



    New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sangat khawatir atas perkembangan situasi terkini di Myanmar, termasuk mengenai meningkatnya aktivitas militer dalam meredam aksi protes menentang kudeta. Sejak sekitar 9 hari lalu, unjuk rasa menentang kudeta Myanmar yang melibatkan ribuan warga terus berlangsung tanpa henti.

    Pernyataan Guterres disampaikan oleh juru bicaranya, Stephane Dujarric, dari New York, Amerika Serikat.




    "Beliau menyerukan agar militer dan polisi Myanmar menghormati hak-hak berserikat dan berkumpul," ujar Dujarric, dilansir dari laman CGTN pada Senin, 15 Februari 2021.

    "Laporan mengenai berlanjutnya aksi kekerasan dan intimidasi oleh pasukan keamanan benar-benar tidak dapat diterima," sambungnya.

    Dalam aksi protes menentang kudeta yang telah memasuki hari ke-9 pada Minggu kemarin, kendaraan militer terlihat melintas di sejumlah kota. Tidak hanya itu, suara tembakan senjata api juga terdengar di beberapa lokasi demo.

    Baca:  Semua Agama di Myanmar Bersatu Menentang Kudeta Militer

    Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar Tom Andrews menuduh militer Myanmar telah "mendeklarasikan perang" kepada masyarakat.

    "Kelihatannya para jenderal telah mendeklarasikan perang kepada rakyat Myanmar: penggerebekan di malam hari, penangkapan, pencopotan hak-hak, pemutusan internet, pengerahan konvoi militer," ujar Andrews via Twitter.

    Sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat mendesak militer Myanmar atau Tatmadaw untuk menahan diri.
     
    "Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari aksi kekerasan terhadap demonstran, yang sedang berunjuk rasa menentang digulingkannya pemerintahan sah mereka," ujar pernyataan gabungan yang ditandatangani Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris.

    Sebelumnya, Dewan HAM PBB telah mengadopsi resolusi yang menyerukan militer Myanmar untuk membebaskan jajaran pejabat tinggi, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id