Inggris Tambah Sanksi ke Myanmar, Termasuk Jenderal Min Aung Hlaing

    Fajar Nugraha - 26 Februari 2021 13:58 WIB
    Inggris Tambah Sanksi ke Myanmar, Termasuk Jenderal Min Aung Hlaing
    Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing dikenakan sanksi oleh Inggris. Foto: AFP



    London: Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyatakan negaranya memberikan sanksi lanjutan kepada Dewan Administrasi Negara Myanmar (SAC), termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Sanksi dijatuhkan atas peran mereka dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia sejak kudeta.

    Ada enam tokoh militer yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, ditambah 19 tokoh militer yang sebelumnya didaftarkan oleh Inggris. Departemen Perdagangan Internasional Inggris memimpin tugas untuk memastikan bahwa perusahaan Inggris tidak berbisnis dengan perusahaan milik militer Myanmar.






    Hal ini guna memastikan bantuan Inggris yang dapat secara tidak langsung digunakan untuk mendukung pemerintah yang dipimpin militer ditangguhkan dan diarahkan kembali pada kelompok masyarakat termiskin dan paling rentan di Myanmar.

    Inggris akan segera memberlakukan sanksi terhadap enam anggota militer Dewan Administrasi Negara atas tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Sanksi ini akan melarang mereka untuk bepergian ke Inggris Raya, dan akan mencegah bisnis dan institusi menangani dana atau sumber daya ekonomi mereka di Inggris. Inggris sekarang telah menjatuhkan sanksi terhadap semua anggota militer Dewan Administrasi Negara, yang dibentuk setelah kudeta untuk menjalankan fungsi negara.

    “Serangkaian sanksi yang dijatuhkan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepemimpinan ke pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar,” ucap Menlu Raab, pada 25 Februari 2021, seperti dikutip dari keterangan Kedubes Inggris yang diterima Medcom.id, Jumat 26 Februari 2021.

    “Pesan saya kepada rakyat Myanmar sederhana, Inggris bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk mendukung hak Anda atas demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujar Raab.

    Sanksi baru ini menindaklanjuti tiga orang dari militer Myanmar yang juga dijatuhi sanksi pekan lalu oleh Inggris. Sanksi tersebut difokuskan pada mereka yang bertanggung jawab langsung atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan militer selama kudeta di Myanmar.

    Tahap kedua sanksi menargetkan Dewan Administrasi Negara (SAC), yang dibentuk setelah kudeta untuk menjalankan fungsi negara. Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, sebagai Ketua SAC dan Kepala Tatmadaw (militer), dijatuhi sanksi atas keterlibatannya dalam mengawasi dan mengarahkan pelanggaran HAM serius sejak kudeta 1 Februari.

    Sementara lima tokoh militer lainnya adalah anggota Dewan Administrasi Negara yang diangkat oleh Panglima Tertinggi setelah kudeta, dan juga bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

    Berikut sosok yang diberikan sanksi lanjutan Inggris terhadap Myanmar:

    1. Panglima Tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing.
    2. Sekretaris SAC, Letjen Aung Lin Dwe.
    3. Sekretaris Bersama SAC, Letjen Ye Win Oo.
    4. Jenderal Tin Aung San.
    5. Jenderal Maung Maung Kyaw.
    6. Letjen Moe Myint Tun.

    “Sehubungan dengan upaya sanksi, Inggris akan menghentikan sementara semua promosi perdagangan dengan Myanmar. Sisaat yang sama kami juga berkoordinasi dengan bisnis Inggris dan masyarakat sipil untuk membentuk kembali pendekatan perdagangan kami dengan Myanmar,” imbuh pernyataan dari kedubes.

    Departemen Perdagangan Internasional Inggris akan memimpin tugas ini untuk memastikan bahwa perusahaan Inggris di Myanmar tidak berbisnis dengan perusahaan atau institusi milik militer, hal ini juga sejalan dengan langkah kami melindungi peran penting perdagangan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

    Trade Review mengikuti penangguhan Inggris atas semua bantuan yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk mendukung pemerintah yang dipimpin militer. Pemerintah Inggris telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan hanya menjangkau kelompok masyarakat  termiskin dan paling rentan di Myanmar.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id