Metro Siang

    Biden Ingin Tutup Penjara Guantanamo Bay, Terkendala Politik hingga Legal

    MetroTV - 14 September 2021 16:16 WIB
    Biden Ingin Tutup Penjara Guantanamo Bay, Terkendala Politik hingga Legal
    Tahanan di Penjara Guantanamo yang jadi penjara pelaku serangan 9/11. Foto: AFP Tahanan di Penjara Guantanamo yang jadi penjara pelaku serangan 9/11. Foto: AFP



    Kuba: Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, tengah mengkaji pemindahan tersangka teroris dan menutup penjara Guantanamo Bay di Kuba. Penjara ini menjadi sorotan setelah teroris yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September ditahan tanpa status hingga dua dekade.

    Namun, Pengamat Perang Matthew Hoh menyebut Biden menghadapi sejumlah kendala jika ingin menutup penjara Guantanamo Bay. Dia bakal dipersulit polarisasi politik di AS. Apalagi, Biden dinilai belum menjadikan masalah ini sebagai prioritas.

     



    “Kongres telah menjadi penghalang, tetapi saya juga tidak percaya Presiden Obama atau sekarang Presiden Biden sudah cukup berjuang untuk menutupnya,” kata Hoh dalam tayangan Metro Siang di Metro TV pada Selasa, 14 September 2021.

    Sebelumnya, fasilitas itu sempat menahan sekitar 780 teroris. Penjara Guantanamo Bay kini hanya menampu 39 teroris, termasuk Hambali asal Indonesia.

    Wacana penutupan Guantanamo Bay kian menuai pro-kontra. Tak hanya soal politik, urusan logistik hingga legal juga menjadi tantangan.

    “Batasan membawa tahanan untuk diadili, untuk memindahkan tahanan ke negara lain. Jadi yang penting menghilangkan hambatan-hambatan itu,” kata pakar konstitusi, Jonathan Hafetz dalam tayangan yang sama.

    Kehadiran penjara militer ini tak henti menekan citra AS sebagai negara penghancur hak asasi manusia (HAM). Peneliti Georgetown University, Kris Garrity, mengatakan kemelut ini kian membebani anggaran dari pajak yang dibayar masyarakat.

    “Sejak tahun 2002, tahanan itu telah menghabiskan enam miliar dolar. Dana pajak masyarakat AS dan biaya tahunan saat ini, antara  USD380 juta hingga USD520 juta,” kata Garrity.

    Pemerintah AS segera mendakwa tahanan yang benar-benar terlibat dan memindahkan tersangka lain. Narapidana berusia lanjut yang telah hampir dua dekade mendekam di penjara tersebut seharusnya tidak lagi dianggap ancaman.

    “Orang-orang yang dipenjara disana bukan subyek hukum AS. Secara hukum memungkinkan setidaknya sesuai aturan sendiri untuk menahan tanpa batas waktu,” ujarnya. (Nadia Ayu)

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id