G7 Umumkan Rencana Infrastruktur Global untuk Saingi Tiongkok

    Willy Haryono - 13 Juni 2021 09:55 WIB
    G7 Umumkan Rencana Infrastruktur Global untuk Saingi Tiongkok
    Jajaran petinggi G7 berkumpul di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada Sabtu, 12 Juni 2021. (Leon Neal / POOL / AFP)



    Cornwall: Jajaran pemimpin G7 yang berusaha bersaing dengan Tiongkok telah mengadopsi sebuah rencana untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menginginkan agar rencana bernama Build Back Better World (B3W) ini menjadi alternatif global yang kualitasnya lebih tinggi dari program Tiongkok.

    Skema pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) milik Tiongkok telah membantu mendanai pembangunan kereta api, jalan raya, dan pelabuhan di banyak negara di dunia. Namun sejumlah pihak mengecam skema tersebut karena diiringi dengan "jebakan" utang.

     



    Selama ini, AS berulang kali mengkritik Belt and Road Initiative Tiongkok, yang terkadang juga disebut sebagai "diplomasi utang."

    Dalam sebuah pernyataan gabungan dalam KTT G7 di Cornwall, para pemimpin mengaku ingin menawarkan kemitraan "berbasis nilai yang berstandar tinggi dan transparan."

    Namun, detail dari B3W ini masih belum diketahui secara pasti. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, G7 belum berada dalam fase merilis detail pendanaan inisiatif B3W.

    Baca:  Ratu Elizabeth II Bergurau dalam Sesi Foto Bersama KTT G7

    Selain mengenai Tiongkok, G7 juga berkomitmen terhadap sebuah rencana untuk menghentikan pandemi baru di masa mendatang. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memangkas waktu pengembangan dan pemberian lisensi vaksin.

    Rencana seputar pandemi itu akan dirilis secara resmi di hari terakhir KTT G7 pada hari Minggu ini, 13 Juni 2021. Komunike jajaran pemimpin G7 juga akan dirilis di hari terakhir KTT.

    Sebelumnya pada tahun ini, AS bersama Uni Eropa, Inggris, dan Kanada telah mengkoordinasikan sanksi gabungan untuk Tiongkok.

    Deretan sanksi itu termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset yang ditujukan kepada beberapa pejabat Tiongkok di Xinjiang yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.

    Tiongkok merespons langkah tersebut dengan membalas penjatuhan sanksi terhadap sejumlah petinggi Eropa.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id