comscore

Senat AS Sahkan RUU Larang Impor Tiongkok Terkait Uighur

Medcom - 17 Desember 2021 15:57 WIB
Senat AS Sahkan RUU Larang Impor Tiongkok Terkait Uighur
AS loloskan RUU larang impor dari wilayah Xinjiang, tempat etnis Uighur berada. Foto: AFP
Xinjiang: Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melarang impor dari wilayah Xinjiang di Tiongkok, disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat pada Kamis, 16 Desember 2021. Barang itu baru bisa masuk kecuali disertifikasi sebagai tidak dibuat dengan kerja paksa.

Hal ini membuka jalan untuk ditandatangani menjadi UU oleh Presiden AS, Joe Biden dalam apa yang disebut oleh seorang advokat Uighur sebagai “awal dari akhir dari bisnis seperti biasa.”
Dilansir dari RFA, Jumat, 17 Desember 2021, UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur akan memblokir impor barang ke AS dari Xinjiang tanpa “bukti yang jelas dan meyakinkan” bahwa barang-barang itu tidak dibuat dengan kerja paksa. Selain itu, mengizinkan sanksi terhadap individu dan entitas asing yang ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran hak.

Pemungutan suara pada Kamis, di Senat mengikuti pemungutan suara dengan suara bulat pada Selasa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apa yang terlihat sebagai pertunjukan dukungan bi-partisan yang langka dan kuat untuk kebijakan AS untuk melawan pelanggaran yang meluas terhadap 12 juta orang Uyghur dan minoritas Turki lainnya di Xinjiang.

“RUU ini mewakili komitmen negara kita untuk melindungi martabat manusia dan memimpin perang melawan kerja paksa. Kami memiliki kewajiban moral dan ekonomi untuk menghilangkan praktik ini dari rantai pasokan global kami, termasuk yang melewati Xinjiang, Tiongkok, dan mengeksploitasi Uyghur serta etnis dan agama minoritas lainnya,” kata Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai.

“Dengan mengesahkan RUU ini dengan dukungan kuat dan bipartisan, AS dapat menjadi contoh bagi dunia untuk diikuti,” ujar Tai dalam sebuah pernyataan.

Setelah DPR menyetujui RUU itu pada Selasa, Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengindikasikan RUU itu akan ditandatangani menjadi UU oleh Biden.

“Pemerintah akan bekerja sama dengan Kongres untuk menerapkan UU ini guna memastikan rantai pasokan global bebas dari kerja paksa, sementara secara bersamaan bekerja ke rantai pasokan utama di pantai dan ketiga pantai, termasuk semikonduktor dan energi bersih,” tambah Psaki.

“UU ini adalah awal dari akhir ‘bisnis seperti biasa’,” tutur Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP), Omer Kanat.







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id