AS Kecam Rencana Tiongkok Ubah Sistem Elektoral Hong Kong

    Willy Haryono - 06 Maret 2021 18:02 WIB
    AS Kecam Rencana Tiongkok Ubah Sistem Elektoral Hong Kong
    Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam konferensi pers di Washington DC pada 1 Maret 2021. (TOM BRENNER/POOL/AFP)



    Washington: Amerika Serikat menyebut rencana Tiongkok mengubah sistem elektoral Hong Kong sebagai "sebuah serangan langsung" terhadap otonomi dan proses demokrasi di kota semi-otonom tersebut. AS mengecam keras langkah tersebut, dan saat ini sedang menyiapkan "aksi kolektif" terhadap rangkaian pelanggaran hak yang dilakukan Tiongkok.

    Kecaman AS dilayangkan pada Jumat, tak lama usai Tiongkok mengajukan legislasi untuk mengubah komite elektoral yang selama ini berfungsi untuk memilih pemimpin Hong Kong.






    Dalam rencana perubahan ini, Tiongkok akan memberikan wewenang baru kepada komite untuk menominasikan kandidat legislatif.

    Langkah terbaru ini, yang diyakini akan diloloskan di parlemen Tiongkok, akan semakin menyudutkan oposisi demokratis di Hong Kong usai diterapkannya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun lalu.

    Baca:  Tiongkok Umumkan akan Rombak Sistem Pemilu di Hong Kong

    "Tiongkok terus-menerus menyerang institusi demokratis di Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam sebuah konferensi pers rutin, dilansir dari laman Al Jazeera pada Sabtu, 6 Maret 2021.

    Price menyebut langkah Beijing sebagai "serangan langsung terhadap otonomi, kebebasan, dan proses demokratis di Hong Kong."

    "Jika diimplementasikan, aturan baru ini akan secara drastis merusak institusi demokratis di Hong Kong," ungkap Price.

    Ia mengatakan Washington sedang berkoordinasi dengan para mitranya untuk menyampaikan satu suara dalam mengecam langkah Tiongkok. Kecaman akan dilayangkan terkait isu Hong Kong dan juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

    "Saya rasa belum semua orang belum puas dengan respons internasional mengenai isu Xinjiang. Itulah mengapa kami menyiapkan aksi kolektif untuk menegaskan bahwa pelanggaran HAM di Xinjiang dan lokasi lainnya tidak akan pernah mendapat toleransi," sebut Price.

    AS di bawah Presiden Joe Biden melanjutkan posisi pemerintahan terdahulu bahwa Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang. Pemerintahan Biden juga melanjutkan posisi AS mengenai isu Hong Kong dan juga Taiwan.


    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id