AS Ancam Jatuhkan Lebih Banyak Sanksi ke Militer Myanmar

    Willy Haryono - 23 Februari 2021 10:02 WIB
    AS Ancam Jatuhkan Lebih Banyak Sanksi ke Militer Myanmar
    Jajaran kepolisian bersiap menghadapi demonstran dengan membawa alat berat di kota Yangon, Myanmar pada Senin, 22 Februari 2021. (Ye Aung THU/AFP)



    Washington: Pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan tambahan sanksi ke dua individu terkait kudeta militer di Myanmar. Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian sanksi AS sebagai bentuk kecaman terhadap kudeta Myanmar yang terjadi pada 1 Februari lalu.

    Washington menegaskan sanksi tidak akan berhenti sampai di sini dan masih mungkin dijatuhkan ke tokoh-tokoh lainnya di Myanmar.




    "Hari ini, Kantor Kontrol Aset Asing Kementerian Keuangan AS (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada dua individu terkait badan militer yang bertanggung jawab atas kudeta di Burma (Myanmar)," ungkap keterangan tertulis Kemenkeu AS, dilansir dari laman Sputnik pada Selasa, 23 Februari 2021.

    "Kemenkeu mengambil langkah ini sebagai respons atas aksi pasukan keamanan Burma yang membunuh demonstran damai," sambungnya.

    Dua individu yang dijatuhi sanksi adalah Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw. Usai terjadinya kudeta, dua tokoh militer itu ditunjuk junta untuk menjadi anggota Dewan Administrasi Negara.

    Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan AS akan mengambil aksi lanjutan jika kudeta militer dan aksi kekerasan terhadap demonstran Myanmar tidak segera dihentikan.

    "Amerika Serikat akan terus bekerja bersama koalisi mitra global dalam meminta pertanggungjawaban para pemimpin kudeta Burma dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan (terhadap pedemo)," tegas Blinken.

    "Kami tidak akan segan mengambil langkah lanjutan terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan meredam keinginan rakyat," lanjutnya.

    Pada 1 Februari, militer Myanmar melakukan kudeta dengan menahan sejumlah tokoh penting, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar atau Tatmadaw mengaku melakukan kudeta karena pemerintah tidak kunjung menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu 2020.

    Tatmadaw telah berjanji menggelar pemilu baru setelah status darurat berakhir. Meski dijanjikan pemilu baru, puluhan ribu warga Myanmar tetap turun ke jalan dan berunjuk rasa pada setiap harinya. Bentrokan dalam demonstrasi ini telah menewaskan tiga pengunjuk rasa.

    Baca:  Singapura Kecam Keras Kematian Tiga Demonstran Myanmar

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id