Pemerintah Inggris Langkahi Parlemen untuk Bertindak Hadapi Korona

    Fajar Nugraha - 01 Oktober 2020 12:05 WIB
    Pemerintah Inggris Langkahi Parlemen untuk Bertindak Hadapi Korona
    Warga Inggris berjemur di tengah pandemi covid-19 yang meningkat kembali. Foto: PA
    London: Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berupaya meredakan pertentangan dari parlemen mengenai pembatasan gerak mengatasi virus korona. Johnson minta patuhi protokol kesehatan.

    Pemerintahan PM Johnson menghadapi parlemen yang marah karena merasa dilangkahi ketika menerapkan pengetatan untuk mengatasi pandemi korona. Beberapa jam setelah Ketua Majelis Rendah Lindsay Hoyle menuduh pemerintah "mengabaikan total" parlemen ketika membuat langkah-langkah baru untuk mencoba mengekang penyebaran virus, Menteri Kesehatan Matt Hancock justru bergerak untuk mencegah perlawanan di jajaran Partai Konservatif.

    Kekalahan di parlemen akan merusak otoritas Johnson pada saat dia sudah mendapat kecaman atas tanggapannya terhadap pandemi yang berkembang.

    Tetapi setelah pemerintah menawarkan usulan ke parlemen, anggota parlemen meloloskan perpanjangan dari Undang-Undang Virus Korona. Undang-undang ini menyerahkan kekuasaan darurat kepada pemerintah untuk memberlakukan pembatasan dan didukung 330 suara melawan 24 yang menolak.

    "Hari ini saya dapat mengonfirmasi kepada House (of Commons) bahwa untuk tindakan nasional yang signifikan yang berlaku di seluruh Inggris atau seluruh Inggris. Kami akan berkonsultasi dengan parlemen, jika memungkinkan kami akan mengadakan pemungutan suara sebelum peraturan tersebut diberlakukan," kata Hancock kepada parlemen, seperti dikutip AFP, Kamis 1 Oktober 2020.

    "Tapi tentu saja menanggapi virus itu berarti bahwa pemerintah harus bertindak cepat jika diperlukan. Kami tidak dapat menahan peraturan mendesak yang diperlukan, untuk mengendalikan virus dan menyelamatkan nyawa,” jelasnya.

    Kata-katanya tampaknya meredakan kekhawatiran banyak anggota parlemen yang tidak senang memperpanjang Undang-Undang Virus Korona. Parlemen mengatakan hal itu memungkinkan pemerintah untuk memerintah dengan cara diktator.

    Kemarahan yang mendalam digarisbawahi ketika Ketua Hoyle menegur pemerintah Johnson karena mengabaikan parlemen dengan langkah-langkah covid-19. Parlemen mengatakan para menteri telah menunjukkan ‘penghinaan’ terhadap mereka.

    "Cara pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membuat undang-undang sekunder selama krisis ini sama sekali tidak memuaskan," kata Hoyle kepada parlemen.

    "Pemerintah harus melakukan upaya yang lebih besar untuk mempersiapkan langkah-langkah lebih cepat, sehingga majelis ini dapat memperdebatkan dan memutuskan tindakan yang paling signifikan pada titik sedini mungkin,” tegas Hoyle.
     
    Inggris pada Rabu 30 September 2020 mencatat 7.108 kasus baru covid-19 dalam satu hari. Ini dua kali berturut-turut penambahan jumlah kasus covid-19 mencapai lebih dari 7.000.

    Sementara menurut data Johns Hopkins University Kamis 1 Oktober 2020, jumlah kasus covid-19 Inggris saat ini mencapai 455.846 orang. Sedangkan kematian berada di angka 42.233 jiwa.


    (FJR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id