Dubes Myanmar Desak PBB Terapkan Embargo dan Sanksi ke Junta Militer

    Willy Haryono - 10 April 2021 11:55 WIB
    Dubes Myanmar Desak PBB Terapkan Embargo dan Sanksi ke Junta Militer
    Warga bersepeda melewati barikade terbakar di kota Yangon, Myanmar pada 3 April 2021. (STR / AFP)



    New York: Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikenal dunia atas sikap penentangannya terhadap junta militer di negaranya sendiri, kembali berbicara mengenai situasi kudeta. Dubes Kyaw Moe Tun mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menjatuhkan embargo senjata dan sanksi kepada junta militer Myanmar.

    Tidak hanya itu, ia juga meminta DK PBB menetapkan zona larangan terbang di Myanmar demi mencegah serangan udara junta militer.






    "Aksi kuat dan kolektik sangat dibutuhkan sesegera mungkin," kata Dubes Kyaw dalam sebuah pertemuan DK PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat, 9 April.

    "Waktu sangat berharga bagi kami. Tolong, segera ambil tindakan," sambungnya, dikutip dari laman The Straits Times pada Sabtu, 10 April 2021.

    Baca:  Kyaw Moe Tun Tegaskan Dirinya Masih Dubes Resmi Myanmar

    Menurut Dubes Kyaw, komunitas internasional sejauh ini kurang melakukan tindakan dan aksi nyata, terutama di level DK PBB. Hadir secara virtual dengan bendera Myanmar terlihat di belakangnya, ia mengatakan bahwa junta militer secara sengaja menggunakan aksi kekerasan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak.

    Ia meminta DK PBB segera memberlakukan zona larangan terbang demi "menghindari pertumpahan darah yang diakibatkan serangan udara militer di area-area sipil."

    "Aksi-aksi semacam itu sudah pasti tidak dapat diterima oleh kita semua yang hidup di era modern," ungkapnya.

    "Saya sangat yakin komunitas internasional, terutama DK PBB, tidak akan membiarkan kekejaman ini berlanjut di Myanmar," sebut Dubes Kyaw.

    Untuk menghambat aktivitas junta Myanmar, lanjut Dubes Kyaw, DK PBB perlu memberlakukan embargo senjata dan juga menerapkan sanksi melalui pembekuan rekening bank jajaran petinggi militer beserta keluarga mereka.

    "Semua investasi asing (ke Myanmar) juga harus dibekukan hingga pemerintahan demokratis dipulihkan," lanjut Dubes Kyaw.

    Sementara itu, 19 orang telah divonis mati di Myanmar atas tuduhan pembunuhan kolega seorang kapten militer. Kabar disampaikan saluran televisi militer Myanmar, Myawaddy TV, pada Jumat kemarin.

    Laporan Myawaddy TV menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap kolega tersebut terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara di kota Yangon.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id