Inggris Desak Gencatan Senjata Wilayah Konflik Demi Permudah Vaksinasi Covid-19

    Fajar Nugraha - 18 Februari 2021 18:18 WIB
    Inggris Desak Gencatan Senjata Wilayah Konflik Demi Permudah Vaksinasi Covid-19
    Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Foto: AFP



    New York: Inggris mendorong resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk melakukan gencatan sementara di wilayah konflik. Hal ini dilakukan agar mempermudah koordinasi untuk akses vaksin covid-19 yang adil.

    Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan gencatan senjata lokal di seluruh dunia agar mereka yang rentan yang tinggal di zona konflik dapat divaksinasi covid-19. Menlu Raab memimpin pertemuan DK PBBdan mendesak anggota untuk bersatu dan menyetujui resolusi itu.






    “Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan varian baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia,” ujar Raab, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima Medcom.id, Kamis 18 Februari 2021.

    “Lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksinasi virus korona karena ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia dan Ethiopia,” jelasnya.

    Menlu Raab juga menambahkan bahwa cakupan vaksinasi global sangat penting untuk melawan virus korona. “Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk mudahkan vaksinasi covid-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil. Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini”, tambah Menlu Raab.

    Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia and Timor Leste Owen Jenkins mengatakan tidak ada seorangpun yang aman dari virus. “Kami harus memastikan vaksin bisa menjangkau semua orang pada waktu yang tepat, sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini. Inggris hari ini memulai proses untuk mengamankan konsensus internasional tentang perlunya menjangkau semua orang, termasuk pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik”.

    Owen menambahkan inisiatif COVAX adalah cara untuk mencapainya - Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat  pendekatan multilateral untuk vaksinasi in.

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX. Dalam konteks seperti zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan oleh organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah,  serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Kami siap bekerja untuk menyelesaikan ini,” ucap Dubes Jenkins.

    “Akses global yang adil terhadap vaksin virus korona adalah kunci untuk menghilangkan ancaman virus di Inggris maupun di luar negeri. Di dunia yang saling terhubung saat ini, satu-satunya cara untuk terlindungi dari Covid-19 adalah dengan menyediakan vaksinasi untuk semua orang,” tegas Dubes Jenkins.

    Gencatan senjata sementara akan memungkinkan badan amal dan petugas kesehatan untuk memvaksinasi mereka yang tinggal di zona konflik secara aman. Selain itu Inggris juga mendorong pendanaan yang lebih banyak lagi dari badan-badan dunia seperti PBB, WHO dan Komitmen Pasar Lanjutan COVAX (AMC), yang akan mendistribusikan 1,3 miliar dosis vaksin virus korona ke negara-negara berkembang tahun ini, termasuk Indonesia.

    Inggris adalah salah satu donor terbesar untuk COVAX AMC, menyediakan 548 juta Poundsterling untuk skema yang diluncurkan pada KTT Vaksin Global yang diselenggarakan di Inggris pada bulan Juni 2020. Selain itu, Inggris telah menggunakan dana pendamping untuk membantu mengumpulkan USD1 miliar dari donor lain untuk COVAX AMC.

    Pada pertemuan DK PBB, Menlu Raab juga menggarisbawahi pentingnya menyetujui kerja sama internasional untuk menyelesaikan hambatan logistik jangka panjang demi memastikan akses yang adil. Seperti penyimpanan vaksin, penundaan dalam persetujuan peraturan dan pengelolaan rantai pasokan yang kompleks.

    Menlu Raab pun mendorong perlindungan berkelanjutan bagi petugas kemanusiaan dan kesehatan di zona konflik untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya.  Komunitas internasional juga harus diizinkan untuk memantau kemajuan pemberian vaksinasi dan seberapa baik orang dilindungi dari kekerasan selama proses.

    “Kami pemerintah di seluruh dunia untuk tidak melupakan siapapun saat mereka meluncurkan program vaksinasi, sehingga kelompok rentan seperti pengungsi dan orang yang tinggal di zona konflik dapat divaksinasi,” tuturnya.

    Inggris menggunakan kepemimpinannya di Dewan Keamanan bulan ini untuk mendorong kemajuan lebih lanjut pada akses global terhadap vaksin, dan Perdana Menteri Inggris akan menjelaskan detail lebih lanjut pada pertemuan virtual para pemimpin G7 pada Jumat, seiring dengan usaha Inggris membangun kembali kehidupan yang lebih baik lagi.


    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id