Deklarasi konstitusional, ditandatangani dalam sebuah seremoni dan disaksikan langsung jurnalis AFP, dibangun di atas skema pembagian kekuasaan antara militer dan sipil yang telah disepakati pada 17 Juli.
BERITA TERKAIT
Lewat deklarasi ini, badan transisi yang beranggotakan personel militer dan sipil dapat segera bekerja. Badan ini akan berkuasa dalam masa transisi selama tiga tahun, sebelum nantinya terbentuk pemerintahan resmi Sudan dari kalangan masyarakat sipil.
Penandatanganan deklarasi disambut gelombang tepuk tangan meriah di balai kota Khartoum. Perwakilan dari kubu militer dan demonstran saling berjabat tangan.
Nantinya akan ada seremoni penandantangan di hadapan sejumlah perwakilan negara asing pada 17 Agustus. Di hari yang sama, mantan presiden Sudan Omar al-Bashir akan menjalani persidangan kasus korupsi.
Satu hari setelahnya, kubu militer dan pengunjuk rasa dijadwalkan mengumumkan komposisi badan transisi.
"Anggota-anggota dari dewan kedaulatan akan diumumkan pada 18 Agustus, perdana menteri ditunjuk pada 20 Agustus dan anggota kabinet 28 Agustus," kata pemimpin pedemo Abu al-Maali kepada AFP.
Badan transisi Sudan beranggotakan sebelas orang, terdiri dari lima personel militer, lima dari kalangan sipil dan satu lainnya yang disepakati kedua kubu. Periode transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan.
Seorang jenderal akan memimpin pemerintahan transisi selama 21 bulan pertama. Untuk 18 bulan sisanya, posisi akan diisi tokoh sipil.
Kesepakatan deklarasi konstitusional merupakan buah dari negosiasi panjang antara militer dan demonstran. Gelombang protes meletus di Sudan sejak akhir Desember, yang kala itu ditujukan kepada Omar al-Bashir di kursi presiden. Sekelompok jenderal akhirnya menggulingkan Bashir pada April lalu.
Baca: Sudan Ingin Belajar Isu Perdamaian dari Indonesia
(WIL)
