Deklarasi Konstitusional Sudan Resmi Ditandatangani

    Willy Haryono - 04 Agustus 2019 19:00 WIB
    Deklarasi Konstitusional Sudan Resmi Ditandatangani
    Perwakilan militer dan demonstran serta mediator mengekspresikan kegembiraan usai deklarasi konstitusional Sudan resmi ditandatangani di Khartoum, 4 Agustus 2019. (Foto: AFP/ASHRAF SHAZLY)
    Khartoum: Dewan Militer Sudan dan perwakilan demonstran resmi menandatangani deklarasi konstitusional, Minggu 4 Agustus 2019. Penandantangan ini merupakan langkah positif menuju transisi kekuasaan dari kubu militer ke pemerintahan sipil.

    Deklarasi konstitusional, ditandatangani dalam sebuah seremoni dan disaksikan langsung jurnalis AFP, dibangun di atas skema pembagian kekuasaan antara militer dan sipil yang telah disepakati pada 17 Juli.

    Lewat deklarasi ini, badan transisi yang beranggotakan personel militer dan sipil dapat segera bekerja. Badan ini akan berkuasa dalam masa transisi selama tiga tahun, sebelum nantinya terbentuk pemerintahan resmi Sudan dari kalangan masyarakat sipil.

    Penandatanganan deklarasi disambut gelombang tepuk tangan meriah di balai kota Khartoum. Perwakilan dari kubu militer dan demonstran saling berjabat tangan.

    Nantinya akan ada seremoni penandantangan di hadapan sejumlah perwakilan negara asing pada 17 Agustus. Di hari yang sama, mantan presiden Sudan Omar al-Bashir akan menjalani persidangan kasus korupsi.

    Satu hari setelahnya, kubu militer dan pengunjuk rasa dijadwalkan mengumumkan komposisi badan transisi.

    "Anggota-anggota dari dewan kedaulatan akan diumumkan pada 18 Agustus, perdana menteri ditunjuk pada 20 Agustus dan anggota kabinet 28 Agustus," kata pemimpin pedemo Abu al-Maali kepada AFP.

    Badan transisi Sudan beranggotakan sebelas orang, terdiri dari lima personel militer, lima dari kalangan sipil dan satu lainnya yang disepakati kedua kubu. Periode transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan.
     
    Seorang jenderal akan memimpin pemerintahan transisi selama 21 bulan pertama. Untuk 18 bulan sisanya, posisi akan diisi tokoh sipil.

    Kesepakatan deklarasi konstitusional merupakan buah dari negosiasi panjang antara militer dan demonstran. Gelombang protes meletus di Sudan sejak akhir Desember, yang kala itu ditujukan kepada Omar al-Bashir di kursi presiden. Sekelompok jenderal akhirnya menggulingkan Bashir pada April lalu.

    Baca: Sudan Ingin Belajar Isu Perdamaian dari Indonesia



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id