Utusan Ethiopia yang dikirim sebagai mediator yakni Mahmoud Dirir mengatakan, pihaknya juga menangguhkan kampanye pemogokan warga sipil di ibu kota.
Dilansir dari AFP, Rabu 12 Juni 2019, namun belum diketahui kapan pertemuan ini digelar. Ethiopia memastikan, langkah ini menunjukkan pelunakan antara kedua kubu yang bersitegang beberapa pekan terakhir.
Protes terjadi beberapa bulan sebelum penggulingan mantan Presiden Omar al-Bashir. Sesudah penggulingan, mereka menduduki alun-alun depan markas militer dan menuntut agar kekuasaan dikembalikan kepada sipil.
Baca: Indonesia Minta Militer Sudan Lindungi Warga Sipil
Para demonstran tersebut telah menduduki wilayah di depan markas militer selama beberapa pekan. Mereka menginginkan agar tampuk kekuasaan dipegang oleh sipil.
Hingga kini, setidaknya 113 orang telah menjadi korban bentrokan antara warga sipil dan militer tersebut. Bahkan, 40 jasad ditemukan di sekitar Sungai Nil seiring jumlah korban jiwa yang dipastikan bertambah membuat kondisi Sudan semakin tidak kondusif.
Pada 5 Juni kemarin, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menggelar rapat darurat secara tertutup terkait situasi di Sudan. Rapat ini diinisiasi oleh Jerman dan Inggris.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun menyerukan negosiasi untuk peralihan kekuasaan secara damai. Ia khawatir, bentrokan ini akan memakan lebih banyak korban sipil.
(WIL)