Korban Tewas Kekerasan di Sudan pada Juni Capai 87

    Arpan Rahman - 28 Juli 2019 17:03 WIB
    Korban Tewas Kekerasan di Sudan pada Juni Capai 87
    Aksi kekerasan pada Juni 2019 menewaskan puluhan orang di Khartoum, Sudan. (Foto: AFP/Ashraf Shazly)
    Khartoum: Hasil penyelidikan komite investigasi Sudan menyatakan bahwa sejumlah oknum personel militer bertanggung jawab atas kematian puluhan demonstran Sudan dalam gelombang aksi kekerasan yang terjadi Juni lalu.

    Masih dari laporan itu, disebutkan bahwa kekerasan di sebuah lokasi protes di Khartoum pada bulan lalu telah menewaskan 87 orang dan melukai 168 lainnya. Jumlah korban tewas lebih tinggi dari estimasi resmi sebelumnya.

    Kementerian Kesehatan Sudan awalnya menyebut angka korban tewas mencapai 61 orang. Sedangkan petugas medis oposisi menyebutkan bahwa kekerasan di Khartoum menewaskan 127 orang dan melukai 400 lainnya.

    Fath el-Rahman Saeed, kepala komite investigasi Sudan yang ditunjuk jaksa penuntut umum, mengatakan bahwa sekelompok personel militer menembaki demonstran yang kala itu sedang berunjuk rasa dengan damai.

    Dalam konferensi pers, dinuklir dari Al Jazeera, Sabtu 27 Juli 2019, Saeed mengatakan bahwa tiga personel militer melanggar perintah dengan menggerakkan pasukan ke area aksi damai di luar Kementerian Pertahanan. Area itu, disebut juga dengan "Columbia," adalah lokasi utama aksi unjuk rasa yang berujung pada penggulingan Omar al-Bashir dari kursi kepresidenan pada 11 April.

    Komite investigasi menilai pasukan gabungan yang ditugaskan membersihkan area Columbia bertindak di luar perintah dan kewajaran.

    "Mereka bertindak berlebihan dan memasuki area unjuk rasa, kemudian menembakkan senjata api secara acak," ujar Saeed.

    Menurut komite, ada sejumlah 'penyusup' yang mencoba memperkeruh suasana di area Columbia. "Karena dinilai telah menjadi ancaman, otoritas terpaksa mengambil tindakan untuk membersihkan area (Columbia," sambungnya.

    Sementara itu, Dewan militer dan demonstran Sudan telah menyepakati perjanjian tentatif terkait pembentukan semacam pemerintahan transisi. Kesepakatan ini menghentikan sementara gejolak politik yang melanda Sudan sejak akhir tahun lalu.

    Pemerintahan transisi ini beranggotakan sebelas orang, terdiri dari lima personel militer, lima dari kalangan sipil dan satu lainnya yang disepakati kedua kubu. Periode transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan.
     
    Seorang jenderal akan memimpin pemerintahan transisi selama 21 bulan pertama. Untuk 18 bulan sisanya, posisi akan diisi tokoh sipil.
     
    "Tugas utama dari pemerintahan transisi ini adalah menciptakan dan menjaga perdamaian. Ini adalah tantangan nyata," ujar Duta Besar Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz di Kedubes Sudan di Jakarta.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id