Proklim Bantu Masyarakat Desa Adaptasi Perubahan Iklim

    Theofilus Ifan Sucipto - 06 Desember 2019 05:00 WIB
    Proklim Bantu Masyarakat Desa Adaptasi Perubahan Iklim
    Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-25 (COP25) di Rial Madrid, Spanyol. Foto: Medcom/Theofilus
    Madrid: Wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menegaskan komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim telah menyita perhatian dunia.

    "Dampal global perubahan iklim menjadi perhatian serius bagi komunitas global dan negara-negara termasuk Indonesia," kata Alue di Gedung Ifema Madrid, Spanyol, Kamis 5 Desember 2019 

    Presiden Joko Widodo, kata dia, telah meminta Indonesia meningkatkan ketahanan pada perubahan iklim. Program strategis itu disampaikan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Paris, empat tahun lalu.

    Alie menyebut setiap pemangku kepentingan harus melakukan dua hal yaitu mitigasi dan antisipasi.Menurut Alue, adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, sedangkan mitigasi mengacu pada upaya mengurangi emisi.

    "Ini ada kunci mengurangi emisi dan meningkatkan cadangan karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim," tutur Alue.

    Dia menyebut Indonesia bisa mengintegrasikan langkah mitigasi dan adaptasi pada masyarakat setempat. Namun, pemerintah perlu memerhatikan faktor risiko dan kemungkinan dampak perubahan iklim. 

    Langkah Nyata dengan Proklim

    Alue menyebut KLHK telah menjalankan Program Desa Iklim (Proklim). Progtam tersebut mendorong masyarakat berupaya meningkatkan ketahanan pada perubahan iklim.

    Dia membandingkan jumlah penduduk Indonesia dan Spanyol yang tinggal di pedesaan. Menurut Alue, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, atau tiga kali jumlah seluruh populasi di Spanyol.

    Selain itu, Proklim bertujuan memberi pengakuan pada program mitigasi dan adaptadi yang ada. Alue mengatakan Indonesia membutuhkan dukungan guna memperkuat Proklim.

    "Kita membutuhkan kebijakan dan peraturan yang relevan, pendanaan, partisipasi gender, dan dukungan pemangku kepentingan eksternal," tuturnya.

    Alue menilai seluruh dukungan itu penting guna memastikan program pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Bahkan, bisa menciptakan nilai sosial, ekonomi, dan mengurangi risiko bencana di tingkat lokal. 



    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id