Perdamaian dan Keamanan Jadi Prioritas Utama Iran

    Arpan Rahman - 28 Juni 2019 19:12 WIB
    Perdamaian dan Keamanan Jadi Prioritas Utama Iran
    Amerika Serikat jatuhkan sanksi baru ke Iran yang mengincar Ayatullah Ali Khamenei dan akhirnya memicu ketegangan terbaru. (Foto: AFP).
    Teheran: Masoumeh Ebtekar, Wakil Presiden Iran untuk urusan wanita dan keluarga bersikeras bahwa prioritas utama negaranya adalah membangun perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Kendati ketegangan dengan Amerika Serikat telah meningkat.

    "Rakyat Iran membuktikan selama 40 tahun terakhir bahwa mereka siap menjaga identitas nasional, integritas wilayah, kebebasan, kemandirian, dan pendirian Islam," kata Ebtekar dalam Forum Global Para Pemimpin Politik Perempuan oleh Sasakawa Peace Foundation di Jepang, menurut Kantor Berita Republik Islamis Iran (IRNA).

    "Membangun perdamaian dan keamanan di kawasan adalah prioritas pertama kebijakan luar negeri Iran," ia menegaskan, disitir dari Newsweek, Jumat 28 Juni 2019. Ebtekar juga menyoroti apa yang dilihat pemerintahnya sebagai pencapaian utama Iran dalam bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, olahraga, budaya, dan bidang lainnya.

    Sementara itu, pejabat senior Iran lainnya telah berbagi retorika yang lebih berapi-api ketika ketegangan antara Teheran dan Washington terus membara.

    "Kami berharap musuh negara akan memahami bahwa IRGC (Korps Pengawal Revolusi Islam) tidak akan mengampuni upaya untuk mempertahankan wilayah laut, darat, dan udara dan akan membalas semua ancaman dengan kuat," ucap Ketua Parlemen Iran Ali Larijani.

    “AS adalah penyebab utama di balik gangguan perdamaian dan keamanan di kawasan dan seluruh dunia,” tegasnya.

    Kendati hubungan antara Iran dan AS telah tegang selama beberapa dekade, mereka mengambil sikap negatif di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menyusul periode pulihnya hubungan selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama.

    Pada 2018, Trump secara resmi menarik AS dari Rencana Aksi Komprehensif 2015 (JCPOA) 2015, yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, Mei lalu. Perjanjian internasional itu, yang ditandatangani oleh Uni Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, Tiongkok, pemerintahan Obama dan Iran, menawarkan investasi internasional dan bantuan hukum pada Iran dari sanksi sebagai imbalan bagi Iran yang setuju untuk mengekang program nuklirnya.

    Trump sejak lama mengkritik perjanjian itu, dan bergerak buat menerapkan kembali sanksi internasional yang ketat terhadap Iran setelah menarik diri dari pakta tersebut. 

    Iran mengumumkan bulan lalu akan mulai mundur dari komitmennya di bawah JCPOA, merasakan tekanan ekonomi saat AS menjatuhkan sanksi. AS juga menuduh Iran melakukan rangkaian serangan yang menargetkan kapal tanker minyak sekutu di Selat Hormuz yang strategis. Tetapi beberapa sekutu Amerika telah menyatakan keraguannya atas tuduhan Washington.

    Pekan lalu, pasukan Iran menembak drone militer AS, mengklaim telah menyeberang wilayah udara negara Teluk Persia. AS tidak setuju, mengatakan kendaraan udara tak berawak itu terbang di atas perairan internasional. Trump awalnya memerintahkan serangan militer sebagai tanggapan terhadap kehancuran pesawat, tetapi membatalkannya dengan "10 menit" setelah ia diberitahu bahwa sekitar 150 orang akan tewas. 

    Presiden Trump tampak waspada melibatkan AS dalam konfrontasi militer asing lainnya, tetapi beberapa anggota kunci pemerintahannya -- seperti Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Sekretaris Negara Mike Pompeo - dilaporkan telah mendorong Trump untuk mengambil sikap lebih keras.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id