Militer dan Warga Sudan Resmi Sepakati Pembagian Kekuasaan

    Arpan Rahman - 18 Agustus 2019 17:29 WIB
    Militer dan Warga Sudan Resmi Sepakati Pembagian Kekuasaan
    Pemimpin gerakan protes Ahmed Rabie (dua kanan) bersama pemimpin Dewan Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (tengah) di Khartoum, Sabtu 17 Agustus 2019. (Foto: AFP)
    Khartoum: Perjanjian pembagian kekuasaan resmi ditandatangani dewan militer dan koalisi oposisi utama yang berasal dari kalangan warga sipil. Penandatangan ini merupakan kelanjutan dari negosiasi kedua kubu setelah Sudan dilanda gelombang protes selama berbulan-bulan yang menewaskan puluhan orang.

    Penandatangan perjanjian dilakukan dalam sebuah upacara di Khartoum. Lewat perjanjian ini, dewan gabungan militer dan sipil akan berkuasa selama tiga tahun hingga pemilihan umum berikutnya digelar di Sudan.

    Disepakati bahwa dewan gabungan ini akan dipimpin seorang tokoh militer untuk 21 bulan pertama. Setelah itu, posisi pemimpin akan diambil alih tokoh sipil selama 18 bulan.

    Sebuah kabinet yang ditunjuk kelompok aktivis juga akan dibangun. Sementara badan legislatif baru akan dibentuk dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Koalisi oposisi yang memimpin gerakan protes akan menjadi mayoritas di badan legislatif.

    "Merupakan kewajiban bagi kita semua untuk bersatu dan membangun tanah air ini," kata Asosiasi Profesional Sudan, salah satu grup yang memimpin gerakan protes, via laman Twitter.

    "Tuhan telah memberikan banyak berkah bagi negara ini. Namun kita membutuhkan tangan-tangan yang dapat menghadirkan kesejahteraan bagi kita semua," lanjutnya, dikutip dari Sky News, Sabtu 17 Agustus 2019.

    Warga Sudan dari berbagai daerah berdatangan ke ibu kota untuk menyaksikan langsung penandatangan perjanjian. Sebelum adanya perjanjian, sempat muncul kekhawatiran bahwa konflik di Sudan dapat berujung pada perang sipil. Sejumlah negara tetangga dan Uni Eropa pun terpaksa mengintervensi dan memediasi perjanjian.  

    Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed adalah satu dari beberapa pemimpin negara tetangga Sudan yang datang melihat penandatanganan perjanjian.

    Awal Agustus lalu, dewan militer Sudan dan perwakilan demonstran resmi menandatangani deklarasi konstitusional.

    Kesepakatan deklarasi konstitusional merupakan buah dari negosiasi panjang antara militer dan demonstran. Gelombang protes meletus di Sudan sejak akhir Desember, yang kala itu ditujukan kepada Omar al-Bashir di kursi presiden. Sekelompok jenderal akhirnya menggulingkan Bashir pada April lalu.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id