Senator AS Siapkan Sanksi Bipartisan Terhadap Turki

    Arpan Rahman - 10 Oktober 2019 17:10 WIB
    Senator AS Siapkan Sanksi Bipartisan Terhadap Turki
    Serangan Turki di wilayah Suriah yang menjadi basis pertahanan Kurdi paksa evakuasi warga. Foto: AFP
    Washington: Dua senator Amerika Serikat bersama-sama mengumumkan pada Rabu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan tentang garis besar legislasi bipartisan (dua partai). Kesepakatannya akan menjatuhkan sanksi besar pada Turki dan para pemimpin seniornya.

    Senator dari Partai Republik, Lindsey Graham, Ketua Komite Kehakiman DPR, telah menjadi kritikus vokal terhadap operasi Ankara, Peace Spring, yang sedang berlangsung. Ia mengumumkan sedang mengerjakan undang-undang sanksi bersama Senator asal Partai Demokrat, Chris Van Hollen, sebelum peluncuran resmi operasi.

    "Sementara pemerintah menolak untuk bertindak melawan Turki, saya mengharapkan dukungan bipartisan yang kuat," kata Graham dalam sebuah pernyataan.

    Kerangka kerja legislasi, yang mendapat pratinjau oleh para senator dalam gambar yang diposting di Twitter, termasuk sanksi atas pejabat tinggi Turki, antara lain Presiden Recep Tayyip Erdogan, Wakil Presiden Fuat Oktay, Menteri Pertahanan Hulusi Akar, dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu.

    Menteri Perbendaharaan dan Keuangan, Perdagangan, serta Energi dan Sumber Daya Alam juga akan masuk daftar hitam.

    RUU itu selanjutnya akan melarang penjualan militer ke Turki, serta bantuan militer AS kepada Angkatan Bersenjata Turki, dan akan menargetkan sektor energi Turki. Sanksi juga akan dikenakan pada Turki untuk pembelian sistem rudal anti-serangan udara S-400 Rusia.

    Jika disahkan, semua hukuman akan menjadi wajib kecuali pemerintah memberikan sertifikasi kepada Kongres -- setiap 90 hari -- bahwa Turki tidak beroperasi secara sepihak di Suriah dan telah menarik pasukan bersenjatanya, termasuk gerilyawan yang didukung Turki.

    Kongres saat ini sedang libur, tetapi akan kembali bekerja pekan depan. Trump mengumumkan Minggu mundurnya pasukan AS menjelang dimulainya Operasi Peace Spring, sebuah langkah yang telah menarik perlawanan keras dari (parlemen) Capitol Hill.

    Turki meluncurkan operasi pada Rabu untuk mengamankan perbatasannya dengan menyingkirkan unsur-unsur teroris dan guna memastikan kembalinya pengungsi Suriah yang aman dan integritas wilayah Suriah.

    Dilansir dari Anadolu Agency, Kamis 10 Oktober 2019, Turki mengatakan kelompok teroris PKK dan perpanjangan tangannya YPG/PYD merupakan ancaman terbesar bagi masa depan Suriah, yang membahayakan integritas teritorial dan struktur kesatuan negara.

    Ankara juga menekankan bahwa mendukung teroris dengan dalih memerangi Islamic State (ISIS) tidak dapat diterima. Turki memiliki perbatasan 911 kilometer dengan Suriah dan sejak lama mengecam ancaman dari teroris di timur Sungai Eufrat dan pembentukan "koridor teroris" di sana.

    Turki berencana memukimkan kembali 2 juta warga Suriah di zona aman selebar 30 kilometer yang akan dibangun di Suriah, membentang dari Sungai Efrat ke perbatasan Irak, termasuk Manbij. Namun, kehadiran kelompok teroris seperti PKK, PYD, dan YPG berisiko pada pembentukannya.

    Turki sudah membersihkan area seluas 4.000 kilometer persegi di Suriah dari kelompok-kelompok teroris dalam dua operasi lintas-perbatasan yang terpisah. Sejak 2016, Turki melakukan dua operasi militer besar di Suriah barat laut -- Operasi Periasai Efrat dan Operasi Ranting Zaitun -- untuk membersihkan wilayah kelompok teroris ISIS dan YPG, yang merupakan cabang Suriah dari kelompok teroris PKK.

    Kedua operasi itu sejalan dengan hak negara untuk bela diri yang lahir dari hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama no. 1624 (2005), 2170 (2014), dan 2178 (2014), dan di bawah hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB sambil menghormati integritas teritorial Suriah.

    Selama Operasi Perisai Efrat, pasukan Turki meringkus 3.060 teroris ISIS. Turki telah sangat menderita dari serangan ISIS di dalam negeri. Lebih dari 300 orang tewas dalam serangan yang diklaim oleh ISIS di Turki, di mana kelompok teroris itu menargetkan warga sipil dalam pengeboman bunuh diri dan serangan bersenjata dalam beberapa tahun terakhir.

    Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK -- yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa -- bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id