Imigran Dilecehkan, Prancis Batal Kirim Kapal Perang ke Libya

    Arpan Rahman - 05 Desember 2019 06:08 WIB
    Imigran Dilecehkan, Prancis Batal Kirim Kapal Perang ke Libya
    Imigran di Libya diduga banyak yang dilecehkan. Foto: MSF
    Paris: Pejabat Prancis mengonfirmasi bahwa mereka telah membatalkan pengiriman kapal ke penjaga pantai Libya setelah delapan LSM mengajukan gugatan terhadap langkah tersebut. Seraya mengecam perlakuan buruk Libya terhadap imigran yang terikat dengan Uni Eropa. 

    Kementerian Pertahanan mengatakan dalam sebuah catatan yang ditujukan kepada pengadilan banding administratif di Paris pada 26 November: "Pemindahan ini awalnya direncanakan untuk membantu Libya, tetapi kementerian telah memutuskan untuk tidak mengirimkan kapal ke negara ini.

    "Situasi di Libya tidak mengizinkan pelayaran kapal-kapal ini," kata sumber Kementerian Pertahanan Prancis yang tidak disebutkan namanya kepada AFP, disitir dari Daily Express, Kamis, 5 Desember 2019. 

    Menteri Pertahanan Florence Parly telah mengumumkan pada Februari bahwa Prancis akan menyumbangkan enam kapal Sillinger kepada angkatan laut Libya, di mana penjaga pantai beroperasi, dalam suatu langkah yang katanya bertujuan untuk membantu pemerintah "dalam memerangi imigrasi ilegal".

    Tetapi sejumlah kelompok HAM segera menentang rencana itu, menuduh penjaga pantai Libya menjemput para imigran di Mediterania dan membawa mereka kembali ke pusat-pusat penahanan yang kotor dan penuh sesak di mana mereka secara rutin terpapar dengan penyiksaan, kerja paksa, dan pelanggaran lainnya.

    LSM berpendapat bahwa sumbangan Prancis akan melanggar embargo Eropa terhadap Libya terkait dengan pasokan peralatan militer, serta larangan Perjanjian Perdagangan Senjata transfer senjata ke negara-negara di mana itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi kejahatan.

    Massimo Moratti, Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International, mengatakan pada April: "Mengirimkan kapal ke penjaga pantai Libya ketika konflik bersenjata di Libya meningkat, tidak berperasaan dan tidak bertanggung jawab."

    Berbagai kelompok HAM, termasuk Amnesty dan Doctors Without Borders, pada Senin malam memuji pembatalan tawaran yang mereka katakan akan membuat Prancis "terlibat dalam kejahatan yang dilakukan terhadap imigran dan pengungsi di Libya".

    Lola Schulmann, dari Amnesty Prancis, mengatakan dia berharap keputusan Paris menarik kembali tawarannya akan menandai "titik balik dalam hubungan antara Prancis dan Libya dalam hal kebijakan migrasi".

    Libya, terpecah oleh konflik sejak penggulingan diktator Kolonel Gaddafi 2011, telah menjadi rute transit utama bagi para migran dari Afrika sub-Sahara dengan harapan untuk memulai kehidupan baru di Eropa.

    Negara ini menampung 45.000 pengungsi terdaftar dan pencari suaka, serta diperkirakan 650.000 imigran, banyak dari mereka telah menemukan pekerjaan di sana, menurut Vincent Cochetel, utusan khusus Komisaris Tinggi Pengungsi PBB (UNHCR) untuk situasi Mediterania tengah.

    Lebih dari 5.000 pengungsi ditahan di 19 pusat penahanan resmi, beberapa dijalankan oleh kelompok-kelompok bersenjata, serta sejumlah yang tidak diketahui di pusat kumuh yang dijalankan oleh para pedagang manusia.

    Puluhan orang terbunuh dalam bentrokan sporadis sejak 2014 antara faksi-faksi yang bersaing di timur dan barat.

    Kekerasan memungkinkan militan dan penyelundup migran untuk berkembang, menghancurkan industri minyak Libya, dan membelah lembaga-lembaga utama negara itu.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id