Krisis Berangsur Mereda, WNI di Zimbabwe Diminta Waspada

    Fajar Nugraha - 24 Januari 2019 12:45 WIB
    Krisis Berangsur Mereda, WNI di Zimbabwe Diminta Waspada
    Polisi Zimbabwe menahan beberapa warga yang terlibat kerusuhan. (Foto: AFP).
    Harare: Krisis yang terjadi di Zimbabwe membuahkan kesulitan bagi warga. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Harare meminta warga negara Indonesia (WNI) meningkatkan kewaspadaan.

    Baca juga: Demo Kenaikan BBM di Zimbabwe Memakan Korban.

    Kepala Kanselerai, Pelaksana Fungsi Ekonomi, Protokol dan Konsuler KBRI Harare, Hutomo Bayu Listyaghi menjelaskan kondisi yang terjadi di Zimbabwe saat ini.

    Warga setempat melakukan protes menentang buruknya kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Namun aksi protes itu mendapatkan tindakan represif dari pasukan keamanan. Keadaan makin tidak menentu ketika warga mengantre untuk membeli bahan kebutuhan mereka.

    “Terhitung sejak awal Desember 2018 telah terjadi antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Zimbabwe. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengantri BBM adalah 4-5 Jam. Pada beberapa stasiun pengisian bahan bakar antrean tercatat mencapai 10 kilometer,” ujar Bayu, kepada Medcom.id, Rabu, 23 Januari 2019.

    Bayu menambahkan, pada 12 Januari 2019, Presiden Emmerson D. Mnangagwa melalui konferensi pers secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM menjadi 3,11 Bond Note/Liter untuk diesel dari yang sebelumnya 1,24 Bond Note/Liter, dan 3,31 Bond Note/Liter untuk bensin dari yang sebelumnya 1,32 Bond Note/Liter.  

    Baca juga: Zimbabwe Ricuh, Mnangagwa Persingkat Kunjungan Kenegaraan.

    Bond Note adalah surat utang pengganti mata uang Zimbabwe. Rate Resmi 1 Bond Note setara 1 USD atau sekitar Rp14ribu. Namun marak menggunakan pasar gelap karena Pemerintah Zimbabwe kekurangan dolar dengan rasio 1 USD setara 3 Bond Note.

    “Pasca pengumuman kenaikan harga BBM, beredar di berbagai media sosial di Zimbabwe ajakan untuk melakukan national stay away days yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 18 Januari 2019,” imbuhnya.

    “Gerakan national stay away days sempat berubah menjadi tindakan anarkis sehingga apparat keamanan perlu mengambil tindakan tegas. Masifnya pesan intimidasi dan provokasi yang beredar melalui sosial media membuat Pemerintah Zimbabwe mengambil kebijakan memblokir jaringan internet pada 15-16 Januari 2019,” imbuhnya.

    Baca juga: Bungkam Demo Warga, Zimbabwe Matikan Akses Internet.

    Jumlah WNI di Zimbabwe saat ini ada 31 orang. KBRI Harare telah menerbitkan himbauan agar seluruh WNI meningkatkan kewaspadaan dan terus menjaga komunikasi dengan KBRI.

    Saat ini situasi telah berangsur normal. Terpantau polisi dan tentara masih berjaga di beberapa titik seperti SPBU, swalayan dan gedung pemerintah.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id