Militer dan Demonstran Sudan Sepakati Deklarasi Konstitusional

    Willy Haryono - 03 Agustus 2019 09:40 WIB
    Militer dan Demonstran Sudan Sepakati Deklarasi Konstitusional
    Demonstran mengibarkan bendera Sudan di Khartoum, 1 Agustus 2019. (Foto: AFP/ASHRAF SHAZLY)
    Khartoum: Militer dan perwakilan demonstran Sudan mencapai "kesepakatan penuh" atas deklarasi konstitusional yang dapat membuka jalan transisi menuju pemerintahan sipil.

    Perjanjian tercapai setelah negosiasi panjang berlangsung antara dewan militer Sudan dengan Aliansi Kebebasan dan Perubahan yang berada di balik gelombang protes selama berbulan-bulan.

    "Saya mengumumkan kepada warga Sudan, Afrika dan juga warga dunia bahwa kedua delegasi telah sama-sama menyepakati deklarasi konstitusional," ujar mediator dari Uni Afrika, El Hacen Lebatt, kepada awak media, dikutip dari laman AFP, Sabtu 3 Agustus 2019.

    Lebatt mengatakan pertemuan lanjutan akan digelar untuk mendiskusikan upacara penandatanganan secara resmi.

    Beberapa poin utama dari negosiasi kedua kubu adalah pembagian wewenang dalam badan transisi gabungan antara militer dan sipil, pengerahan pasukan keamanan dan imunitas para jenderal terkait aksi kekerasan saat unjuk rasa berlangsung.

    Pengumuman deklarasi ini muncul usai Dewan Militer Sudan mengumumkan bahwa sembilan anggota paramiliter telah ditangkap atas pembunuhan enam remaja pekan ini. Kesembilan orang itu dinyatakan bersalah karena membunuh empat demonstran di kota Al-Obeid pada Senin kemarin. 

    Tiga hari berselang, empat pengunjuk rasa lainnya juga ditembak mati di kota Omdurman. Pembunuhan ini memicu kemarahan di seantero Sudan.

    "Sebuah investigasi telah diluncurkan mengenai insiden di Al-Obeid, dan tujuh anggota RSF juga telah dipecat dan diserahkan ke pengadilan sipil untuk diadili lebih lanjut," tutur Jenderal Shamseddine Kabbashi, juru bicara Dewan Militer Sudan, Jumat 2 Agustus.

    Dia juga berjanji akan menindak tegas kepada mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan di Omdurman.

    Sebelumnya, dewan militer dan demonstran Sudan telah menyepakati perjanjian tentatif terkait pembentukan semacam pemerintahan transisi. Kesepakatan ini menghentikan sementara gejolak politik yang melanda Sudan sejak akhir tahun lalu.
     
    Pemerintahan transisi ini beranggotakan sebelas orang, terdiri dari lima personel militer, lima dari kalangan sipil dan satu lainnya yang disepakati kedua kubu. Periode transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan.
     
    Seorang jenderal akan memimpin pemerintahan transisi selama 21 bulan pertama. Untuk 18 bulan sisanya, posisi akan diisi tokoh sipil.




    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id