Pemerintah Harus Satu Suara dalam Insiden Kapal Vietnam

    06 Mei 2019 07:00 WIB
    Pemerintah Harus Satu Suara dalam Insiden Kapal Vietnam
    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
    Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara penenggelaman kapal-kapal asing di Pontianak pada Sabtu 4 Mei menyatakan penangkapan kapal nelayan Vietnam beberapa waktu lalu berada di koordinat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

    Menteri Susi menyayangkan para pengamat yang mengatakan penangkapan berada di wilayah sengketa antara Vietnam dan Indonesia.

    "Bila benar apa yang disampaikan oleh Ibu Susi, maka sewajarnya Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengajukan protes diplomatik kepada pemerintah Vietnam yang kapal otoritasnya memasuki ZEE Indonesia," ujar Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin 6 Mei 2019.

    "Namun sebelum protes ini diajukan pemerintah wajib mempunyai satu suara," sambungnya.

    Satu suara diperlukan karena menurut Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono, tindakan penangkapan KRI Tjiptadi-381 sudah benar dan sesuai prosedur. Namun terjadinya penangkapan oleh Vietnam berada di wilayah yang diklaim sebagai wilayah ZEE-nya.

    Pernyataan Panglima Yudo mengindikasikan bahwa penangkapan terjadi di wilayah yang menjadi klaim tumpang tindih (overlapping claims) antar dua negara.

    "Pernyataan ini tentu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Susi," sebut Hikmahanto.

    Ia menambahkan apabila Kemenlu RI hendak mengajukan protes diplomatik atas pelanggaran perairan ZEE Indonesia kepada pemerintah Vietnam, maka suara pemerintah Indonesia harus satu suara. 

    "Kemenlu harus mendapat kepastian terjadinya penangkapan nelayan Vietnam, apakah berada atau tidak berada di disputed area," kata Hikmahanto.

    Menurutnya, jangan sampai tindakan protes diplomatik oleh Kemenlu berdampak kontraproduktif terhadap hubungan bilateral Vietnam-Indonesia. 

    "Bahkan Indonesia dipermalukan oleh Vietnam karena pernyataan yang saling bertentangan antar pejabat di Indonesia," pungkas Hikmahanto.

    Baca: Indonesia-Vietnam Masih Berunding Masalah Perbatasan



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id