Sudan Ingin Belajar Isu Perdamaian dari Indonesia

    Willy Haryono - 22 Juli 2019 18:25 WIB
    Sudan Ingin Belajar Isu Perdamaian dari Indonesia
    Dubes Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz di Kedubes Sudan di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. (Foto: Medcom.id/Willy Haryono)
    Jakarta: Sudan dilanda krisis politik berkepanjangan yang diwarnai gelombang kekerasan sejak akhir 2018 Juni lalu. Lebih dari 100 orang tewas dalam gelombang kekerasan tersebut, terutama dalam bentrokan antar demonstran dan aparat keamanan pada awal Juni.

    Indonesia, sebagai salah satu negara sahabat Sudan, dinilai mampu menjadi teladan dalam hal menyelesaikan konflik dan ketegangan.

    "Kami ingin belajar perdamaian dari Indonesia. Kami tahu Indonesia tidak punya agenda tersembunyi. Indonesia pasti membantu dengan tulus," kata Duta Besar Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz di Kedubes Sudan di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

    Salah satu bentuk kontribusi Indonesia yang diapresiasi Sudan adalah pengiriman personel pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Personel Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian yang disiagakan di Sudan berjumlah ratusan. "Kami tahu pasukan penjaga perdamaian itu dari Indonesia saat melihat warna kulit. Mereka hidup berbaur dengan masyarakat Sudan," sebut Dubes Al Siddiq.

    Meski Sudan sedang dilanda konflik, Dubes Al Siddiq menegaskan hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia tidak terganggu. "Tidak terpengaruh, karena konflik saat ini benar-benar hanya bersifat lokal," ungkapnya.

    Krisis politik dipicu keputusan pemerintah di bawah Presiden Omar al-Bashir yang menaikkan harga sejumlah barang pada Desember tahun lalu. Unjuk rasa terus berlanjut hingga akhirnya Bashir digulingkan dari kekuasaan pada April.

    Dewan transisi militer Sudan mengambil alih kekuasaan, namun masyarakat Sudan tidak mau menerima hal tersebut. Menurut warga, pemimpin interim seharusnya berasal dari kalangan sipil.

    Awal Juli lalu, kedua kubu menyepakati perjanjian tentatif terkait pembentukan badan pemerintahan transisi. Badan gabungan sipil-militer yang telah disepakati nantinya akan mengawasi formasi pemerintahan transisi di Sudan. Badan tersebut akan berkuasa selama tiga tahun -- poin utama dari permintaan demonstran.

    Pemerintahan transisi ini beranggotakan sebelas orang, terdiri dari lima personel militer, lima dari kalangan sipil dan satu lainnya yang disepakati kedua kubu. Periode transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan.
     
    Seorang jenderal akan memimpin pemerintahan transisi selama 21 bulan pertama. Untuk 18 bulan sisanya, posisi akan diisi tokoh sipil.

    Baca: Tugas Berat Menanti Pemerintahan Transisi Sudan



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id