Indonesia Keluarkan Imbauan Perjalanan ke Hong Kong

    Sonya Michaella - 13 Agustus 2019 22:17 WIB
    Indonesia Keluarkan Imbauan Perjalanan ke Hong Kong
    Aktivis pro-demokrasi Hong Kong masih terus melakukan unjuk rasa antipemerintah. Foto: AFP.
    Jakarta: Pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan perjalanan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) ke Hong Kong. Pasalnya, kondisi Hong Kong kini tengah memanas akibat demonstrasi anti-pemerintah.

    Baca juga: Bandara Hong Kong Batalkan 300 Penerbangan.

    “Bagi yang merencanakan bepergian ke Hong Kong, agar mencermati perkembangan keamanan terakhir, termasuk melalui aplikasi safe travel Kemlu,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 13 Agustus 2019.

    Kemenlu RI juga mengimbau WNI yang memiliki rencana perjalanan yang sifatnya tidak mendesak, sebaiknya ditunda hingga situasi lebih kondusif.

    “Bagi yang menetap di wilayah Hong Kong, agar tetap tenang dan waspada, menjauhi lokasi berkumpulnya massa, tidak terlibat dalam kegiatan politik setempat, serta senantiasa mengikuti imbauan dari otoritas setempat serta memantau informasi di laman FB KJRI Hong Kong (fb.com/kjrihk),” lanjut pernyataan itu. 

    Dalam keadaan darurat, hotline KJRI Hong Kong dapat dikontak melalui Whatsapp nomor  +852 6894 2799 / +852 6773 0466 / +852 5294 4184 atau melalui Tombol Darurat aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri RI.

    WNI aman

    Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Joedha Nugraha mengatakan, WNI di Hong Kong saat ini dalam kondisi relatif aman.

    “Terdapat 75 WNI yang terdampak atas pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Hong Kong kemarin,” tuturnya.

    “KJRI Hong Kong telah kirim tim untuk membantu. Saat ini ke-75 WNI tersebut telah mendapat jadwal penerbangan dan akan kembali ke Tanah Air sore dan malam ini.

    Baca juga: Terjebak di Bandara, Tim Renang DKI Diselamatkan KJRI Hong Kong.

    Unjuk rasa yang sudah berjalan 10 minggu itu menyebabkan jutaan orang turun ke jalan-jalan Hong Kong. Protes menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Tiongkok di kota semi-otonom sejak penyerahannya pada 1997 dari Inggris.

    Protes dimulai karena Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan, tetapi dengan cepat berkembang menjadi upaya yang lebih luas untuk membalikkan penurunan hak dan kebebasan di kota tersebut.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id