Palestina dan Kepemimpinan di DK PBB Jadi Fokus DIplomasi Indonesia

    Marcheilla Ariesta - 09 Januari 2020 05:27 WIB
    Palestina dan Kepemimpinan di DK PBB Jadi Fokus DIplomasi Indonesia
    Menlu Retno Marsudi tegaskan Indonesia konsisten membantu Palestina untuk merdeka. Foto: Dok.Kemenlu RI
    Jakarta: Pemerintah Indonesia akan terus membela Palestina di 2020 ini. Pembangunan kapasitas dan infrastruktur akan terus dilakukan Indonesia untuk mempersiapkan Palestina jika mereka merdeka.

    "Indonesia sadar jalan ke depan akan semakin terjal dan sulit. Namun, upaya membantu Palestina tidak akan surut," kata Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri di Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

    Upaya membantu Palestina yang dimaksud Retno, diantaranya pembebasan bea masuk (zero tariff) di luar dua produk Palestina yang telah kena bebas masuk, yaitu kurma dan minyak zaitun murni (virgin olive oil).

    Pemerintah Indonesia, kata Retno, akan melanjutkan pembangunan rumah sakit di Hebron, juga perluasan rumah sakit di Gaza. Indonesia juga akan melanjutkan pendirian sekolah di Ramallah, pelatihan pengelolaan air bersih (unconventional water treatment), dan pelatihan kapasitas polisi Palestina, khususnya terkait keanggotaan mereka di Interpol.

    Tampil dengan menggunakan pakaian adat dayak Kalimantan Timur, Kustin, Retno menjelaskan rencana kepemimpinan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia akan kembali menjabat sebagai presiden DK PBB pada Agustus 2020.

    Indonesia akan mengusung tema penanggulangan terorisme dan menyelenggarakan pertemuan informal untuk reformasi bidang keamanan di lembaga dunia tersebut.

    "Indonesia akan menyelenggarakan Informal Gathering Security Reform untuk mendorong reformasi DK-PBB. Indonesia juga akan mendorong kesatuan pandang DK-PBB," terang Retno.

    Selain diplomasi Palestina, Indonesia akan menggalakkan diplomasi ekonomi. Retno menjelaskan Wakil Menlu Mahendra Siregar mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk memperkuat diplomasi ekonomi.

    "Penugasan-penugasan konkret akan diberikan kepada para perwakilan untuk memperkuat diplomasi ekonomi," imbuh Retno.

    Sebagai awal, Kementerian Luar Negeri menandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU) berbasis ekonomi. Salah satunya dengan Kamar Dagang Industri (Kadin), yaitu Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Membangun Sinergi Diplomasi Ekonomi dalam Meningkatkan Perdagangan dan Investasi Indonesia.

    Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menlu Retno dengan Ketua Kadin Rosan Roeslani. Kerja sama ini untuk memetakan produk Indonesia agar dapat dipromosikan sesuai dengan produk unggulan RI yang diperlukan negara-negara sahabat.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id