comscore

Bahas Kashmir, Menlu Panggil Perwakilan Pakistan dan India

Sonya Michaella - 15 Agustus 2019 13:06 WIB
Bahas Kashmir, Menlu Panggil Perwakilan Pakistan dan India
Menlu Retno Marsudi bersama Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Abdul Salik Khan membahas isu Kashmir. Foto: Dok.Kemenlu RI.
Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Pakistan Abdul Salik Khan dan Kuasa Usaha Kedubes India di Jakarta Prakash Gupta ke Kementerian Luar Negeri untuk membicarakan konflik Kashmir. 

Baca juga: Pakistan akan Lobi Indonesia di DK PBB Terkait Kashmir.
“Menlu Retno menekankan lagi posisi Indonesia bahwa kami menginginkan perdamaian antara dua negara sahabat, Pakistan dan India,” kata Plt Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.

Namun, karena Dubes India sedang tidak berada di Jakarta, sebagai gantinya Menlu Retno memanggil Wakil Dubes India. Hal yang sama juga disampaikan Menlu Retno terkait perdamaian di Kashmir.

“Menlu juga mendengarkan perspektif masing-masing dari perwakilan negara tersebut dan kita mendorong adanya dialog dan komunikasi untuk meredakan konflik ini,” tegas Faiza.

Menurut Faiza, dua negara tersebut, Pakisan dan India, merupakan negara yang bersahabat dengan Indonesia pun dapat memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia. Maka, Indonesia juga mendorong agar dialog bilateral dilakukan segera.

“Apabila terjadi konflik terbuka, jelas tidak ada yang diuntungkan tapi pasti dirugikan dan dikhawatirkan meluas ke kawasan lainnya,” ungkap dia lagi.

Bahas Kashmir, Menlu Panggil Perwakilan Pakistan dan India
Menlu Retno Marsudi bersama Kuasa Usaha Kedubes India Prakash Gupta. Foto: Dok.Kemenlu RI.

Sementara itu, ada wacana Pakistan akan membawa kasus ini di meja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Menurut Faiza, hal tersebut wajar adanya.

“Sah-sah saja jika konflik ini dibawa ke meja DK PBB untuk meminta adanya penengah. Namun kita harus lihat seperti apa pendekatan yang ada dan solusi yang dipersiapkan,” ujarnya.

Baca juga: Pakistan Ajak Organisasi Internasional Atasi Isu Kashmir.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Febryan Ruddyard menambahkan, DK PBB memang menyediakan forum untuk membahas konflik. Namun, hal ini juga harus disetujui oleh anggota DK yang lain.

“DK PBB pasti berkontribusi untuk perdamaian. Permintaan itu setahu saya sudah disampaikan dan harus mendapat persetujuan dari anggota lain. Masih menunggu (jawaban) hingga saat ini,” pungkasnya.

(FJR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id