Kalah Suara di Parlemen, Pemerintah Timor Leste Hadapi Ketidakpastian

    Marcheilla Ariesta - 20 Oktober 2017 14:04 WIB
    Kalah Suara di Parlemen, Pemerintah Timor Leste Hadapi Ketidakpastian
    Pemerintahan Perdana Menteri Mari Alkatiri dihadapkan pada ketidakpastian (Foto: AFP).
    medcom.id, Dili: Pemerintahan baru Timor Leste mengalami kemunduran pasca kemenangan oposisi di parlemen. Akibat posisi mereka, para partai-partai oposisi memveto program kebijakan pemerintah.
     
    Partai Fretilin yang memenangkan pemilihan pada Juli lalu dengan selisih tipis, tidak mendapat cukup suara untuk memerintah sendiri. Kekalahan suara di parlemen membuat situasi mereka menjadi kacau.
     
    Karenanya, partai ini membentuk koalisi minoritas dengan partai sekutunya, Partai Demokrat.
     
    Dikutip dari laman AFP, Jumat 20 Oktober 2017, dengan hanya 30 kursi, pemerintah mengandalkan kepercayaan dan penawaran dari partai lain di parlemen.
     
    Sementara itu, Perdana Menteri Mari Alkatiri menuturkan kekalahan di parlemen menjadi 'racun' bagi pemerintahannya. "Saya meminta semua orang tetap tenang, saya akan mendatangi Anda dan berbicara dengan Anda," kata Alkatiri, menangis usai memberikan suara.
     
    Rancangan Undang-Undang (RUU) menggariskan rencana strategis pemerintah untuk negara demokrasi muda itu selama lima tahun ke depan. Dalam RUU sudah dicanangkan untuk inisiatif memperbaiki prasarana kesehatan, infrastruktur dan akses yang lebih baik lagi pada air bersih.
     
    Analis Timor Leste Damien Kingsbury dari Universitas Deakin Australia mengatakan, jika pemerintah gagal meloloskan undang-undang tersebut, negara itu bisa kembali lagi ke jajak pendapat.
     
    "Presiden memiliki dua pilihan yang harus dia panggil untuk mayoritas di parlemen untuk memilih seorang pemimpin baru, dan menunjuk seorang perdana menteri baru, mungkin bisa dilaksanakan Januari tahun depan. Hal tersebut adalah hasil yang paling mungkin terjadi pada tahap ini," ungkapnya.
     
    Partai oposisi, termasuk CNRT, PLP dan Khunto mengatakan bahwa pemerintah minoritas saat ini tidak konstitusional dengan program yang tidak realistis. Sementara pemerintah berniat untuk terus maju dengan pekerjaan mereka.
     
    "Kami akan terus bekerja meskipun oposisi tidak percaya pada program kami," seru sang perdana menteri.
     
    Timor Leste pernah menajdi bagian dari Indonesia pada 1976 hingga 1999. Wilayah bekas koloni Portugis ini merdeka pada 2002. Saat masih menjadi bagian dari Indonesia, wilayah ini bernama Timor Timur, dan setelah merdeka, mereka mengubah namanya menjadi Timor Leste.




    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id