Pencari Fakta PBB Targetkan Sanksi Militer Myanmar

    Marcheilla Ariesta - 05 Agustus 2019 17:21 WIB
    Pencari Fakta PBB Targetkan Sanksi Militer Myanmar
    Misi pencari fakta PBB siap menargetkan sanksi untuk militer Myanmar. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta.
    Jakarta: Ketua Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman, mengungkapkan adanya keterlibatan sektor swasta terhadap kasus kekerasan di Rakhine, Myanmar. Mereka membeberkan dua nama perusahaan yang berkaitan dengan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar.

    Baca juga: ASEAN Dinilai Terlalu Lambat Respons Kekerasan Terhadap Rohingya.

    “Dua korporasi utama yang menjadi donatur terbesar, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), berkuasa atas 120 sektor bisnis untuk menyubsidi dalam bidang farmasi, manufaktur, asuransi, perbankan dan pariwisata. Hal tersebut telah dikontrol oleh tentara Myanmar beserta keluarganya,” ungkap pengacara HAM Internasional, Christopher Sidoti, dalam jumpa pers, di Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

    Kedua perusahaan ini diduga menjadi pemasok dana untuk kegiatan-kegiatan militer di Myanmar. Menurut Marzuki, kemitraan bisnis antara perusahaan ini dengan para militer dilakukan tanpa persetujuan tertulis.

    Karenanya, untuk menghentikan pendanaan yang mendukung kekerasan di Myanmar ini, misi pencari fakta PBB mengeluarkan dua solusi, salah satunya sanksi yang ditargetkan langsung ke militer.

    “Ada dua solusi yang akan dilaksanakan untuk memberantas kekejaman tersebut, yakni memutus akses antara tentara dengan donatur, serta menginkubasi pengembangan ekonomi yang terjadi di Myanmar,” imbuh dia.

    Misi pencari fakta juga menyerukan adanya embargo pengadaan senjata, kepada 14 perusahaan asing dari tujuh negara yang memasok jet tempur, kendaraan tempur lapis baja, kapal perang, rudal dan peluncur rudal ke Myanmar sejak 2016. Selama periode ini, militer melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada warga etnis Rohingya di Rakhine.

    Kekerasan ini menyebabkan sebanyak 730 ribu warga etnis Rohingya kabur ke Bangladesh. Kekerasan tersebut dianggap sebagai tindakan genosida oleh PBB.




    Penulis: Rifqi Akbar



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id