Dubes Sudan Bantah Negaranya Dilanda Kelaparan

    Willy Haryono - 22 Juli 2019 19:08 WIB
    Dubes Sudan Bantah Negaranya Dilanda Kelaparan
    Ilustrasi beras dan gandum. (Foto: Medcom.id)
    Jakarta: Berlokasi di benua Afrika, Sudan terkadang masih terkena stereotip sebagai negara yang dilanda masalah kelaparan. Anggapan itu semakin kuat setelah Sudan dilanda krisis politik yang cukup parah dalam beberapa bulan terakhir.

    Duta Besar Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz membenarkan bahwa negaranya memang dilanda banyak masalah belakangan ini, namun bukan soal kelaparan.

    "Kami dapat memproduksi sebagian besar makanan untuk kami sendiri," kata Dubes Al Siddiq di Kedubes Sudan di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

    "Tidak ada kelaparan di negara kami. Memang terkadang ada kekurangan (pasokan pangan), namun itu hanya sesekali," lanjutnya.

    Dubes Al Siddiq mengklaim Sudan masih terus mengekspor bahan pangan ke sejumlah negara, meski situasi politik Khartoum saat ini masih belum stabil. Terus berjalannya ekspor menunjukkan bahwa tidak ada krisis pangan di Sudan.

    Bulan lalu, Sudan mengaku telah mendonasikan 10 ribu bahan makanan ke negara tetangganya, Sudan Selatan.

    Meski berkecukupan mengenai pangan, Sudan mengaku masih mengharapkan bantuan dari komunitas internasional untuk menghidupkan kembali perekonomian yang lesu. Krisis politik Sudan dinilai Dubes Al Siddiq telah membuat pertumbuhan banyak sektor di negaranya terhambat.

    Baca: Sudan Ingin Belajar Isu Perdamaian dari Indonesia

    Krisis politik terbaru di Sudan dipicu keputusan pemerintah di bawah Presiden Omar al-Bashir yang menaikkan harga sejumlah barang pada Desember tahun lalu. Unjuk rasa terus berlanjut hingga akhirnya Bashir digulingkan dari kekuasaan pada April.
     
    Dewan transisi militer Sudan mengambil alih kekuasaan, namun masyarakat Sudan tidak mau menerima hal tersebut. Menurut warga, pemimpin interim seharusnya berasal dari kalangan sipil.
     
    Awal Juli lalu, kedua kubu menyepakati perjanjian tentatif terkait pembentukan badan pemerintahan transisi. Badan gabungan sipil-militer yang telah disepakati nantinya akan mengawasi formasi pemerintahan transisi di Sudan. Badan tersebut akan berkuasa selama tiga tahun -- poin utama dari permintaan demonstran.




    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id