Klaim Tiongkok Tidak Akan Berakhir, Sikap Jokowi Tepat

    Fajar Nugraha - 07 Januari 2020 10:48 WIB
    Klaim Tiongkok Tidak Akan Berakhir, Sikap Jokowi Tepat
    Presiden Joko Widodo tegaskan Laut Natuna Utara milik Indonesia. Foto: Medcom.id/Desi Angriani
    Jakarta: Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2020 menegaskan bahwa Natuna Utara tidak ada tawar menawar dan wilayah itu adalah kuasa Indonesia. Sikap ini dianggap sudah tepat.

    Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pernyataan Presiden patut diapresiasi mengingat paling tidak ada tiga pesan didalamnya.

    “Pertama bila berkaitan dengan masalah kedaulatan dan hak berdaulat negara maka tidak akan ada satu hal pun yang membuat pemerintah mundur sejengkalpun,” ujar Hikmahanto dalam kepada Medcom.id, Selasa, 7 Desember 2020.

    “Kedua, pemerintah telah konsisten menjalankan kebijakan menjaga kedaulatan dan hak berdaulat dari waktu ke waktu,” tegasnya.

    Bagi Hikmahanto, kebijakan ini dapat dirumuskan sebagai semua negara adalah sahabat sampai titik kepentingan Indonesia diganggu. Indonesia akan menghadapinya dengan tetap menjaga persahabatan.

    Terakhir menurut Hikmahanto, pemerintah konsisten tidak menganggap adanya klaim Sembilan Garis Putus Tiongkok dan klaim hak berdaulat atas perairan dari garis tersebut.

    “Ke depan diharapkan siapapun Presiden maupun menteri yang menjabat akan konsisten dengan kebijakan ‘tidak ada tawar menawar’ bila menghadapi masalah klaim kedaulatan dan hak berdaulat oleh negara tetangga,” imbuh Hikmahanto.

    “Tentu harus dipahami klaim sepihak oleh Tiongkok atas hak berdaulatnya yang memasuki ZEE Natuna Utara tidak akan pernah berakhir,” tegasnya.

    Hikmahanto menambahkan, tidak akan ada solusi permanen agar Tiongkok menghentikan klaimnya. Layaknya di Indonesia, pemerintah dan rakyat Tiongkok akan terus melakukan klaim sampai akhir zaman.

    Pemerintah Tiongkok akan terus berupaya untuk menguasai Natuna Utara secara fisik dengan terus menerus menganjurkan nelayannya menangkap ikan di kawasan tersebut dan penjaga pantainya mengawal.

    Bahkan penjaga pantai Tiongkok akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan aktifitasnya. Peningkatan aktivitas nelayan dan penjaga pantai Tiongkok akan sewaktu-waktu meningkat bila terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia.

    Harapannya pemimpin baru di Indonesia akan menganggap penguasaan fisik di Natuna Utara tidak penting atau bisa dikompromikan dengan insentif yang ditawarkan oleh pemerintahan Negeri Tirai Bambu.

    Terlebih lagi bila terjadi pergantian generasi dimana generasi baru lupa atas apa yang dipegang teguh oleh generasi sebelumnya. Dalam isu saling klaim seperti ini dituntut kesabaran yang tinggi dari pemerintah dan rakyat. Pemerintah pun siapapun dia wajib menjaga konsistensi kebijakan.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id