Kapal Vietnam Tubruk KRI Tjiptadi 381 Langgar Hukum Internasional

    Marcheilla Ariesta - 30 April 2019 09:59 WIB
    Kapal Vietnam Tubruk KRI Tjiptadi 381 Langgar Hukum Internasional
    Kapal Pengawas Perikanan Vietnam menabrak kapal ke KRI Tjiptadi-381.
    Jakarta: Kapal Vietnam menabrak KRI Tjiptadi 381 di wilayah perbatasan. Langkah yang diambil Vietnam ini dianggap melanggar hukum internasional.

    "Terlepas dari mana pun lokasinya, tindakan kapal Vietnam yang menabrak KRI Tjiptadi 381 jelas melanggar hukum internasional, khususnya Internastional Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (CLOREGS) dan International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS)," kata Guru Besar Hukum Internasional FH Universitas Diponegoro, Prof Dr Eddy Pratomo, dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Selasa, 30 April 2019.

    Menurut dia, langkah protes yang diambil Kementerian Luar Negeri RI sudah tepat jika diarahkan pada tindakan ini. Namun, dia menyarankan agar publik maupun pejabat tidak tergesa-gesa menyimpulkan lokasi kejadian di wilayah RI.

    "Mungkin saja lokasi kejadian di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sama-sama diklaim, baik oleh Indonesia maupun Vietnam, karena kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE," imbuhnya.

    Baca juga: Kemenlu Panggil Wakil Vietnam soal Insiden Penabrakan Kapal

    Menurut Eddy, jika lokasinya di wilayah tumpang tindih, maka kedua negara sama-sama berhak melakukan patroli. Selain itu, kedua negara juga berhak untuk menghalangi penegakan hukum oleh negara lain.

    Meski demikian, Eddy memuji tindakan kapten dan awak kapal KRI Tjiptadi 381 yang menahan diri. Menurut dia, tindakan tersebut sudah tepat karena berdasar hukum internasional, penggunaan use of force hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat.

    "Tak terhindarkan, kewajaran dan keharusan," terangnya.

    Dia menyarankan pemerintah Indonesia sebaiknya memiliki standar pedoman bersama di wilayah tumpang tindih klaim ini. Dengan demikian, penegakan hukumnya tidak selalu disamakan dengan wilayah ZEE lainnya yang sudah jelas.

    Eddy mengungkapkan UNCLOS 1982 mengharuskan dibuatnya pengaturan sementara berdasarkan pasal 74 di wilayah perairan yang belum disepakati batas ZEE-nya.

    "Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya insiden-insiden seperti di perbatasan Vietnam pada 27 April 2019 dan di perbatasan Malaysia pada 3 April 2019," ungkap Eddy.

    Kementerian Luar Negeri RI memanggil wakil dari Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta. Kemenlu RI menyampaikan protes terkait insiden penabrakan yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam KN 213 terhadap KRI Tjiptadi 381.

    “Indonesia menyesalkan kejadian ini yang terjadi di perairan Indonesia-Vietnam (Laut Natuna Utara). Intinya bahwa tindakan yang dilakukan kapal dinas Vietnam membahayakan KRI atau kapal Vietnam itu sendiri. Tindakan ini melanggar hukum internasional,” kata juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta.

    “Kita dan Vietnam berupaya agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kita juga masih terus membahas dengan Vietnam soal tumpang tindih perairan,” ungkap Arrmanatha.
     
    Arrmanatha menambahkan proses perundingan kedua belah pihak memang berjalan cukup lama. Namun, ia meyakini bahwa ada sejumlah kemajuan yang telah ada sebagai upaya untuk menyelesaikan tumpang tindih tersebut.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id