Layanan Digital bagi Pekerja Migran Butuh Perhatian Pemerintah

    Arpan Rahman - 28 Januari 2020 10:11 WIB
    Layanan Digital bagi Pekerja Migran Butuh Perhatian Pemerintah
    Diskusi mengenai pekerja migrandi Ke:Kini, Cikini Raya, Jakarta, Senin 27 Januari 2020. (Foto: Medcom/id/Arpan Rahman)
    Jakarta: Efek dari peliknya persoalan disrupsi digital dalam menyoal kerja masa depan (future work), tantangan klasik tata kelola, dan naiknya gelombang tenaga kerja baru menjadi masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia.

    “Tantangannya adalah bagaimana memastikan perhatian pemerintah untuk menyediakan layanan digital menggunakan big data untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia,” ucap Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, dalam diskusi di Ke:Kini, Cikini Raya, Jakarta, Senin 27 Januari 2020.

    Menjawab tantangan di era digital itu, Migrant CARE mengupas proyeksi isu pekerja migran Indonesia dalam analisis berbasis data melalui laporan “Migrant CARE Outlook 2020”. Laporan itu diluncurkan bersama peluncuran buku terjemahan "Hak Asasi Migran di Abad-21."

    Penerbitan dan publikasi buku ini menjadi salah satu cara untuk penyebaran pengetahuan publik yang komprehensif tentang isu bermigrasi, khususnya dalam konteks persoalan pekerja migran Indonesia serta kaitannya dengan hak asasi manusia. 

    Selain itu, Wahyu mengimbau masyarakat sipil untuk turut mengawal rancangan omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang akan meleburkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang berpotensi memenggal substansi perlindungannya.  

    Di sisi lain, Anis Hidayah, Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant CARE, menyampaikan kekecewaannya kepada negara yang tidak aktif berperan setelah pekerja migran yang menjadi korban kasus kriminal di luar negeri kembali ke Indonesia. 

    “Peran reintegrasi ini kemudian harus diisi oleh LSM dan masyarakat sipil secara umum,” tutur Anis. 

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia akan terus menjadi korban kasus irregular migrant worker. Diskusi ini muncul sebagai peringatan atas putusan negara terhadap moratorium dengan Timur Tengah yang tidak diikuti dengan ketersediaan instrumen hukum yang memadai. 

    Senada, Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2015-2019, menguraikan kekhawatirannya manakala negara mungkin akan dilewati perannya untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. 

    “Proyeksi ini mungkin terjadi bila migrasi turisme terus meningkat,” ujar Yuni. 

    Sementara itu, komitmen untuk melakukan pendekatan kultural terhadap purna migran untuk membangun daerahnya setelah kembali dari luar negeri juga perlu dianggap secara serius oleh negara. 

    Terakhir, Yuni berharap Migrant CARE Outlook 2020 akan digunakan sebagai basis data bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mengurai permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia. 

    “Negara harus menguatkan komitmen menghapuskan sentimen diskriminatif terhadap pekerja migran, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain,” pungkas Wahyu. 

    Wahyu mendorong adanya inovasi berbasis data dan IT untuk membuat mekanisme yang memudahkan pekerja migran dalam mengakses hak-haknya.


    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id