Indonesia Perbarui Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Turki

    Gervin Nathaniel Purba - 22 Juli 2019 19:19 WIB
    Indonesia Perbarui Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Turki
    Menaker RI M Hanif Dhakiri menerima Courtessy Call Minister of Family, Labour and Social Services Turki H.E Zehra Zumrut Selcuk, di Jakarta, 22 Juli 2019 (Foto:Dok.Kemenaker)
    Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat mempererat kerja sama bidang ketenagakerjaan dengan memperbarui Memorandum of Understanding (MoU) bidang ketenagakerjaan yang telah berakhir pada 2013.

    Hal ini sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada pertemuan KTT G20 di Osaka, Jepang, beberapa waktu lalu.

    "Tujuan courtessy call ini adalah untuk berdiskusi tentang kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah Turki, terutama pembahasan kembali mengenai MoU yang telah berakhir. Pembaharuan MoU diperlukan untuk memperluas aktivitas kerja sama di bidang ketenagakerjaan yang masih belum terakomodir dalam lingkup kerja sama MoU RI-Turki sebelumnya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, saat menerima Courtessy Call Minister of Family, Labour and Social Services Turki H.E Zehra Zumrut Selcuk, di Jakarta, 22 Juli 2019.

    Beberapa area kerja sama yang dibahas yakni terkait dengan pelatihan vokasi, jaminan sosial untuk pekerja migran, penelitian ketenagakerjaan, dan peningkatan upaya-upaya pencapaian kerja layak.

    "Dalam pertemuan bilateral antara Pak Erdogan dan Pak Jokowi disebutkan kerja sama bilateral bidang-bidang teknis, termasuk bidang ketenagakerjaan yang harus diupayakan segera terwujud," kata Menaker Hanif.

    Dengan mempertimbangkan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cukup besar jumlahnya di Turki, maka diperlukan peningkatan kerja sama di bidang penempatan dan perlindungan PMI di Turki. Berdasarkan sektor usaha periode tahun 2017 hingga Juni 2019 adanya PMI di Turki sebanyak 2.473 orang.

    "Pembentukan kerja sama ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka memperluas penempatan tenaga kerja terampil Indonesia di sektor formal, sehingga PMI dapat menembus pasar kerja di kawasan Eropa," katanya.

    Dalam courtessy call tersebut, Menteri Tenaga Kerja Turki mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Menaker Hanif mempromosikan pendekatan yang dipakai pemerintah Indonesia mengenai hal tersebut.

    "Pertama, kebijakan pemerintah Indonesia dengan membuka investasi sebesar-besarnya. Kedua, dampak dari pembangunan infrastruktur maka banyak menyerap tenaga kerja. Ketiga, dana desa yang mana kebijakan Pak Jokowi ini untuk membangun pedesaaan, sehingga penyerapan tenaga kerja baik," ujar Menaker Hanif.

    Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi  digital ekonomi dengan memberikan fasilitas kemudahan pajak, perbankan, dan lain-lain. Maka e-commerce begitu pesat pertumbuhannya menyerap tenaga kerja.

    Sebagai negara dengan penduduk Islam yang besar dan aktif dalam berbagai forum multilateral seperti G20, Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI), dan lain-lain, Hanif meminta Menaker Turki di G20 untuk tidak hanya membahas aging people, namun juga fokus pada negara yang mengalami bonus demografis seperti Indonesia.

    "Saya meminta Menaker Turki untuk bersama-sama aktif menyuarakan pentingnya pemberdayaan pemuda yang akan menjadi kelompok besar di populasi Indonesia melalui pelatihan-pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan untuk masuk dunia kerja," kata Menaker Hanif.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id