Lobi Pencalonan RI di Dewan HAM PBB Terus Dilakukan

    Sonya Michaella - 11 September 2019 11:24 WIB
    Lobi Pencalonan RI di Dewan HAM PBB Terus Dilakukan
    Menlu Retno Marsudi dalam Rapat Kerja DPR RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 11 September 2019. (Foto: Medcom.id/Sonya Michaella)
    Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan, lobi demi lobi telah dilakukan para diplomat Indonesia di luar negeri untuk pencalonan Indonesia di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.

    "Pendekatan atau lobi intensif sudah dilakukan sejak tahun lalu, walau dari segi ketetapan untuk mencalonkan diri sudah dari 2016. Tetapi intensif melobi sudah dari tahun lalu," kata Menlu Retno dalam paparannya saat Rapat Kerja DPR RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 11 September 2019.

    Menlu Retno menjabarkan, pemungutan suara akan dilakukan pada 16 Oktober mendatang di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup atau secret ballot.

    "Suara terbanyak dan suara mayoritas akan dipilih yaitu setidaknya dapat meraup minimal 97 suara. Di sini, Indonesia bersaing dengan Irak, Jepang, Korea Selatan dan Kepulauan Marshall untuk memperebutkan empat kursi," ucap Retno.

    Ia menjelaskan pada 6 September lalu, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, telah diutus untuk mengikuti debat untuk para calon anggota Dewan HAM di New York.

    "Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB ini juga didukung oleh Komnas HAM RI. Kita juga sudah melakukan joint session Kemenlu dengan Komnas HAM dan juga mengundang diplomat-diplomat asing di Jakarta untuk menyampaikan komitmen kita memajukan dan mempromosikan HAM di kawasan dan internasional," tegas Menlu Retno lagi.

    Mengusung tema 'A True Partner for Democracy, Development and Social Justice,' Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM.

    Bentuk dukungan Komnas HAM terhadap proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM di PBB yang beranggotakan 193 negara tersebut dinilai sangat signifikan karena cerminan solidnya politik negara yang diambil oleh Komnas HAM.

    Urgensi Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB dianggap selaras dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang termaktub dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahkan Indonesia telah melalui proses penyusunan dan pembahasan laporan implementasi instrumen HAM internasional.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id