Muhammadiyah Jelaskan Isu Papua ke Dubes AS

    Willy Haryono - 15 Oktober 2019 19:45 WIB
    Muhammadiyah Jelaskan Isu Papua ke Dubes AS
    Dubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Muhammadiyah di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019. (Foto: Medcom.id/Willy Haryono)
    Jakarta: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan isu Papua kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan jr yang berkunjung ke kantor Muhammadiyah di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.

    Muhammadiyah menekankan kepada Dubes Donovan bahwa isu Papua -- sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir -- merupakan sesuatu yang tidak sederhana, bahkan sangat kompleks.

    "Perlu ada penyelesaian komprehensif dalam isu Papua. Tidak hanya pendekatan yang bersifat politik, tapi juga sosial, ekonomi dan budaya," kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada awak media.

    "Pak Haedar juga menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk Papua," lanjutnya.

    Salah satu bukti nyata mengenai langkah tersebut adalah berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga majelis pemberdayaan di tanah Papua. Dua institusi milik Muhammadiyah itu melakukan beragam aktivitas pada setiap harinya, dengan tujuan utama adalah mengintegrasikan masyarakat Papua yang beragam secara suku dan agama.

    Mengenai bidang politik, Muhammadiyah menyampaikan ide bahwa Undang-Undang Otonomi Papua perlu dievaluasi lebih lanjut.

    "Intinya UU itu perlu membuat suku-suku di Papua merasa terinklusi. Kebijakan pemerintah dan sistem politik di Papua juga harus menjamin integritas antarsuku di Papua," tutur Abdul.

    "Jangan kemudian justru memperkuat sentimen kesukuan. Saya kira ini adalah persoalan yang sangat serius," sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima kunjungan puluhan perwakilan Papua di Istana Negara Jakarta. Jokowi juga mendengarkan sejumlah tuntutan yang dilayangkan mereka.

    Salah satu tuntutan terkait jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua di seluruh Indonesia.

    Warga Papua juga meminta Presiden menyetujui pemekaran di lima wilayah adat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tuntutan lainnya yakni membentuk badan nasional urusan tanah Papua, serta menempatkan pejabat eselon I dan eselon II di kementerian/lembaga.

    Jokowi menyanggupi sejumlah tuntutan itu. Misalnya, pembangunan asrama nusantara, penyelesaian Palapa Ring agar semua anak di Papua menikmati jaringan 4G, pembentukan lembaga adat untuk perempuan dan anak Papua, termasuk pembangunan Istana Kepresidenan di Papua pada 2020.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id