Pengamat: Wajar Jika Pemerintah Enggan Lindungi WNI Eks ISIS

    Marcheilla Ariesta - 06 Februari 2020 12:33 WIB
    Pengamat: Wajar Jika Pemerintah Enggan Lindungi WNI Eks ISIS
    Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
    Jakarta: Sebanyak 600 warga negara Indonesia eks militan Islamic State (ISIS) dilaporkan akan dipulangkan. Namun, Presiden Joko Widodo terkesan menolak jika mereka harus dipulangkan.

    Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan wajar jika pemerintah enggan menerima mereka kembali.

    "Wajar bila pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban lagi untuk melindungi mereka," kata Hikmahanto dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Kamis 6 Februari 2020.

    Dia mengatakan para WNI itu telah rela melepas kewarganegaraan mereka dengan bergabung menjadi bagian dari ISIS. Menurutnya, jika kewarganegaraan para WNI itu tidak hilang, Kementerian Luar Negeri atau perwakilan RI di Suriah akan memberi perlindungan.

    "Namun, kenyataannya tidak terjadi. Sejak awal para WNI yang hendak bergabung dengan ISIS maka mereka menganggap ISIS sebagai Negara mereka," tuturnya. 

    Dia menambahkan ada dua alasan WNI yang tergabung dalam ISIS kehilangan kewarganegaraannya. Pertama, sesuai UU Kewarganegaraan Pasal 23 huruf D, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika bergabung drngan tentara asing. Yang dimaksud disini, katanya, bisa saja tentara negara lain, tapi bisa saja tentara dari pemberontak.

    Alasan kedua, terkait dengan Pasal 23 huruf F. Di situ tertulis selain negara, ada juga istilah 'bagian dari negara asing'.

    "Nah istilah ‘bagian dari negara asing’ itu bisa saja pemberontak yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah. Bukankah ISIS pemberontak yang ada di Suriah? Bahkan mereka menggunakan cara-cara teror untuk menggantikan negara Suriah dan Irak," serunya.

    Dia menambahkan pemerintah tidak perlu memusingkan status para WNI eks ISIS ini. "Memang secara teori eks WNI ini berstatus stateless (tanpa negara). Namun kondisi stateless ini tidak berada di Indonesia sehingga pemerintah tidak perlu pusing untuk mewarga-negarakan mereka," tegasnya.

    Pemerintah Indonesia mewacanakan untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Suriah. Menteri Agama Fachrul Razi bahkan menyebut ratusan WNI yang pernah tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

    Fachrul mengatakan wacana itu belum diputuskan dan masih dibahas bersama instansi terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id