Hong Kong Wacanakan Batasi Akses Internet

    Willy Haryono - 08 Oktober 2019 06:34 WIB
    Hong Kong Wacanakan Batasi Akses Internet
    Seorang polisi terjatuh saat mengejar demonstran di area Wong Tai Sin, Hong Kong, Senin 7 Oktober 2019. (Foto: AFP/PHILIP FONG)
    Hong Kong: Hong Kong mewacanakan membatasi akses internet dalam upaya meredam gelombang aksi unjuk rasa pro-demokrasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Wacana ini muncul usai larangan penggunaan masker bagi pedemo gagal menurunkan intensitas demonstrasi.

    Ip Kwok-him, seorang politikus Hong Kong pro Tiongkok, menilai pembatasan internet mungkin diperlukan. Ia mengaku khawatir terhadap kondisi Hong Kong saat ini, yang separuh lumpuh sejak akhir pekan kemarin.

    "Pemerintah tidak akan mengesampingkan kemungkinan membatasi akses internet," ujar Ip kepada kantor berita AFP, Senin 7 Oktober 2019.

    Menurut Ip, internet merupakan salah satu hal penting bagi demonstran untuk melancarkan aksi protes mereka. Lewat internet, para pengunjuk rasa dapat dengan mudah mengkoordinasikan gerakan mereka.

    Baru sekadar wacana, Ip mengakui pembatasan internet bisa saja memicu efek buruk di tengah masyarakat Hong Kong. "Saya rasa implementasi pembatasan internet harus dipastikan tidak berimbas pada aktivitas bisnis di Hong Kong," tutur Ip.

    Pemimpin Hong Kong Carrie Lam telah menerapkan aturan penggunaan masker usai menggelar rapat kabinet pada Jumat 4 Oktober. Larangan tersebut langsung disambut dengan gerakan masif demonstran di sejumlah titik.

    Larangan penggunaan masker merupakan bagian dari Emergency Regulation Ordinances -- hukum era kolonial yang memungkinkan diterapkannya aturan apapun saat Hong Kong berada dalam status darurat.

    Dua orang telah disidang atas tudingan melanggar larangan tersebut. Mereka adalah seorang mahasiswa dan wanita berusia 38 tahun.

    Saat keduanya disidang, ratusan orang di luar gedung pengadilan meneriakkan sejumlah slogan seperti "mengenakan masker bukan sebuah kejahatan" dan "hukum tidak adil."

    Gelombang protes di Hong Kong berawal dari penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Aksi protes tetap berlanjut meski RUU Ekstradisi dicabut, dan kini meluas menjadi gerakan pro-demokrasi dan penentangan terhadap Hong Kong serta Tiongkok.
     
    Hong Kong adalah bekas koloni Inggris, yang sudah dikembalikan ke Tiongkok pada 1997 di bawah sistem "Satu Negara, Dua Sistem." Sistem tersebut menjamin otonomi Hong Kong.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id