Demo UU Kewarganegaraan India Berlanjut, 6 Tewas

    Willy Haryono - 15 Desember 2019 20:07 WIB
    Demo UU Kewarganegaraan India Berlanjut, 6 Tewas
    Aksi unjuk rasa menentang UU kewarganegaraan berlangsung di New Delhi, India, 14 Desember 2019. (Foto: AFP / Jewel SAMAD)
    Guwahati: Jumlah korban tewas dalam aksi unjuk rasa menentang undang-undang kewarganegaraan di India telah bertambah menjadi enam orang, Minggu 15 Desember 2019. Tambahan korban terjadi saat Pemerintah India menutup akses internet dan juga memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah.

    Ketegangan masih relatif tinggi di pusat gelombang protes di Guwahati, kota terbesar di negara bagian Assam. Personel militer berpatroli di jalanan kota untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan atau perusakan.

    Sekitar 5.000 orang turut serta dalam aksi unjuk rasa di Guwahati hari ini. Ratusan polisi menjaga demonstrasi yang berlangsung relatif damai tersebut.

    UU kewarganegaraan di India telah diloloskan di level parlemen pada Rabu kemarin. Lewat UU itu, Pemerintah India dapat memberikan status kewarganegaraan kepada imigran gelap dari tiga negara tetangga. Status kewarganegaraan India ini tidak akan diberikan kepada imigran Muslim.

    Di Assam, empat orang tewas ditembak polisi dan satu terbakar di sebuah toko. Korban keenam tewas dipukuli saat bentrokan berlangsung.

    Sementara di negara bagian West Bengal, Kepala Menteri Mamata Banerjee memutuskan membekukan jaringan internet di beberapa distrik. Di West Bengal, aksi protes menentang UU kewarganegaraan telah berlangsung selama tiga hari.

    Demonstran di West Bengal membakar ban dan menduduki sejumlah ruas jalan serta rel kereta. Polisi antihuru-hara dikerahkan dan membubarkan paksa para demonstran yang mengganggu operasional transportasi publik.

    Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menyerukan kepada masyarakat untuk menahan diri dan menurunkan ketegangan. Ia berusaha meyakinkan warga di beberapa negara bagian bahwa budaya dan kehidupan mereka tidak akan terancam oleh para pendatang dari Bangladesh.

    "Budaya, bahasa, identitas sosial dan hak-hak politik di wilayah timur laut akan tetap terjaga," tutur Shah.

    Bagi kelompok Muslim, UU kewarganegaraan dipandang sebagai upaya Perdana Menteri Narendra Modi untuk meminggirkan pemeluk agama Islam di India yang berjumlah sekitar 200 juta. PM Modi membantah tudingan tersebut.

    Sejumlah grup hak asasi manusia dan partai politik Muslim menggugat UU terbaru ini ke Mahkamah Agung, dengan argumen bahwa aturan tersebut melanggar konstitusi dan tradisi sekuler India.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id