Kritisi Klaim Tiongkok, Menlu Retno Tegaskan Kedaulatan RI

    Marcheilla Ariesta - 08 Januari 2020 16:45 WIB
    Kritisi Klaim Tiongkok, Menlu Retno Tegaskan Kedaulatan RI
    Menlu Retno Marsudi tegaskan kedaulatan dan hak berdaulat tercantum di UNCLOS. Foto: Dok.Kemenlu RI
    Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali dengan tegas menolak klaim Tiongkok atas perairan Natuna yang berada di batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Retno mengatakan itu prinsip kedaulatan Indonesia.

    "Secara khusus saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia," kata Retno dalam Peryataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) di Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

    "Indonesia akan terus tolak klaim yang tidak sesuai dan tidak diakui hukum internasional," tegasnya.

    Retno mengatakan, untuk kedaulatan dan hak berdaulat RI di perairan sudah tercantum dalam Konvensi Hukum Internasional PBB mengenai Laut (UNCLOS) 1982.

    Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan posisi Indonesia atas insiden baru-baru ini dengan Tiongkok. Pada Desember lalu, kapal penjaga pantai Tiongkok terlihat melindungi kapal nelayan mereka untuk mencari ikan di perairan Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia.

    Melihat kejadian ini, Indonesia melayangkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Tiongkok. Duta Besar Tiongkok untuk RI juga dipanggil Kementerian Luar Negeri untuk dimintai keterangan perihal insiden tersebut.

    Selain masalah kedaulatan dan hak berdaulat di perairan, Retno juga menegaskan Indonesia akan selalu melindungi tumpah darah sebagaimana negara lain lakukan untuk isu kedaulatan.

    "Indonesia akan terus melawan terhadap negara yang jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB," seru Retno.

    Mantan Duta Besar RI di Belanda ini menyindir negara-negara yang mendukung kelompok separatisme RI, seperti Gerakan Papua Merdeka (OPM). Negara-negara tersebut bahkan tidak ragu menyerukan kemerdekaan Papua di Sidang Umum PBB.

    Namun, Indonesia dengan tegas mengatakan Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan keputusan PBB. Dan keputusan PBB itu tidak bisa diganggu gugat.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id