Dubes AS Bahas Uighur dan Rohingya Bersama Muhammadiyah

    Willy Haryono - 15 Oktober 2019 18:46 WIB
    Dubes AS Bahas Uighur dan Rohingya Bersama Muhammadiyah
    Dubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Muhammadiyah di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019. (Foto: Medcom.id/Willy Haryono)
    Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr membahas beragam hal, termasuk mengenai isu etnis minoritas Uighur di Xinjiang, dalam kunjungannya ke kantor Muhammadiyah di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.

    Disambut hangat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Dubes Donovan menyampaikan pandangan Washington mengenai nasib Uighur yang diduga mengalami represi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Tiongkok.

    "Kami tidak hanya khawatir soal Uighur, tapi juga etnis minoritas lain di Xinjiang dan juga Kazakhstan," kata Dubes Donovan kepada awak media usai pertemuan tertutup jajaran Muhammadiyah.

    "AS dan Muhammadiyah tidak ada kerja sama khusus soal isu Uighur di Xinjiang, tapi kami mendorong Muhammadiyah agar terus menyuarakan dukungan kepada mereka," lanjut dia.

    Dubes Donovan menceritakan bahwa sekitar tiga pekan lalu, ada lima organisasi HAM -- termasuk Human Right Watch (HRW) -- yang menuliskan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengenai isu Uighur di Xinjiang.

    Ia juga menyebutkan mengenai dua media besar global, CNN dan BBC, yang telah melakukan peliputan sekaligus investigasi dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.

    Pertengahan Februari lalu, Muhammadiyah bersama sejumlah elemen lainnya berkunjung ke Xinjiang. Kunjungan dapat terwujud berkat usulan Muhammadiyah yang dilayangkan ke Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.

    Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu`ti meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai Uighur di Xinjiang. Meski terindikasi kuat ada pelanggaran HAM di sana, ia menyebut semua itu butuh pembuktian.

    "Harus ada pembuktian secara adil. Harus didasarkan pada fakta-fakta yang kuat. Pembuktian juga harus dilakukan oleh lembaga independen," ungkap Abdul.

    Dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang didasarkan pada langkah Pemerintah Tiongkok yang memasukkan Uighur dan etnis minoritas lainnya ke "kamp re-edukasi." Beijing mengklaim kamp tersebut diperlukan demi mengikis nilai-nilai ekstremisme serta terorisme sekaligus memupuk nasionalisme.

    Nasib Rohingya

    Selain soal Xinjiang, Dubes Donovan dan Muhammadiyah juga membahas isu kemanusiaan lainnya, seperti nasib para pengungsi Rohingya di Bangladesh dan juga penderitaan warga sipil di Yaman.

    Soal Myanmar, Abdul berharap AS selaku kekuataan besar dunia dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong Myanmar berbuat lebih banyak terhadap Rohingya.

    "Proses repatriasi (Rohingya) tidak sederhana, karena banyak dari mereka tidak lagi punya tanah di tempat asalnya. Sementara jika terus berada di kamp juga tidak mungkin, karena sumber daya Bangladesh juga terbatas," sebut Abdul.

    Ratusan ribu Rohingya melakukan eksodus besar-besaran dari Rakhine untuk melarikan diri dari operasi brutal militer Myanmar pada Agustus 2017. Hingga saat ini, sebagian besar dari mereka masih bertahan di sejumlah kamp di Bangladesh.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id