Bias Rasial Membayangi Penegakan Aturan Covid-19 di Selandia Baru

    Marcheilla Ariesta - 06 April 2021 14:05 WIB
    Bias Rasial Membayangi Penegakan Aturan Covid-19 di Selandia Baru
    Seorang warga berjalan di dekat polisi yang sedang bertugas di Christchurch, Selandia Baru pada 27 Agustus 2020. (Sanka VIDANAGAMA / AFP)



    Wellington: Lebih dari 400 warga Selandia Baru dikenai hukuman karena melanggar berbagai aturan pembatasan Covid-19 di negara tersebut. Dari angka tersebut, sebanyak 20 persen atau satu dari lima pelanggar dijatuhi hukuman penjara.

    Selandia Baru mengesahkan undang-undang pada Mei lalu, yang memberikan wewenang khusus kepada Kementerian Kesehatan dalam menegakkan aturan Covid-19. Dalam UU baru tersebut, Kemenkes diperbolehkan menutup tempat usaha, memberlakukan penguncian (lockdown), atau membuat perintah tinggal di rumah selama pandemi.






    Selama setahun terakhir, ribuan warga Selandia Baru melanggar aturan itu. Tercatat 7.500 pelanggaran tercatat di seluruh negeri.

    Sebagian besar pelanggaran aturan covid-19 Selandia Baru tidak berujung pada penuntutan. Namun, menurut data terbaru Kementerian Kehakiman, total 640 orang didakwa atas pelanggaran Covid-19.

    Dari data itu, sebanyak 460 orang mendapat vonis. Dari mereka yang divonis, hampir 20 persen atau total 85 orang dikirim ke penjara. Sebanyak 80 persen dari mereka yang dipenjara adalah pemuda.

    Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa, 6 April 2021, pendukung sistem peradilan melihat adanya indikasi bias rasial dan profil dalam penegakan aturan Covid-19. Pasalnya, hampir setengah dari mereka yang dituntut dan dihukum merupakan suku Maori.

    Direktur Organisasi Advokasi JustSpeak, Tania Sawicki Mead mengatakan, data baru menunjukkan bagaimana rasisme struktural berlaku di jajaran kepolisian Selandia Baru.

    "Ada banyak hal yang tidak mengejutkan. Ini mencerminkan perbedaan besar dalam keputusan yang dibuat setiap hari oleh polisi," katanya.

    "Hal ini menunjukkan bagaimana rasisme dikaitkan dengan penilaian itu," imbuhnya.

    Kementerian Kehakiman Selandia Baru menolak berkomentar terkait hal tersebut, begitu juga dengan kepolisian Selandia Baru.

    Beberapa negara lain juga menghadapi tuduhan profil rasial dalam kebijakan pembatasan Covid-19. Sejauh ini, Inggris dan Prancis merupakan dua negara dengan kasus bias rasial tertinggi terkait pelanggaran Covid-19.

    Baca:  Selandia Baru Amankan Vaksin Pfizer untuk Seluruh Warganya

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id