Hong Kong Enggan Bantu 12 Warga yang Ditangkap Tiongkok

    Marcheilla Ariesta - 14 September 2020 15:00 WIB
    Hong Kong Enggan Bantu 12 Warga yang Ditangkap Tiongkok
    Pemandangan salah satu sudut kota Hong Kong. (Foto: AFP)
    Hong Kong: Pemerintah Hong Kong tetap teguh dan tak akan mengintervensi penangkapan 12 warganya yang berusaha melarikan diri ke Taiwan melalui laut. Padahal, keluarga dari 12 orang yang ditangkap telah meminta tolong ke pemerintah.

    Menurut Pemerintah Hong Kong, mereka yang ditangkap telah melakukan kejahatan menurut hukum Tiongkok daratan.

    Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, 13 September 2020, otoritas Hong Kong telah menerima permintaan bantuan dari pihak keluarga terkait penahanan 12 warga bulan lalu. Mereka ditangkap karena dianggap masuk secara ilegal ke daratan Tiongkok setelah mencoba melarikan diri ke Taiwan.

    Beijing menyebut mereka sebagai 'kelompok separatis.'

    "Kejahatan yang relevan berada dalam yurisdiksi daratan. Pemerintah wilayah administratif khusus (Hong Kong) menghormatinya dan tidak akan mengganggu tindakan penegakan hukum," kata pemerintah Hong Kong, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 14 September 2020.

    Kelompok tersebut diduga telah melakukan berbagai tindak pidana di Hong Kong. Pemerintah menduga, mereka mendesak keluarga masing-masing untuk menggunakan layanan konsultasi hukum gratis yang disediakan.

    Komentar itu muncul satu hari usai kerabat para tahanan mengadakan konferensi pers di Hong Kong. Pihak kerabat menuntut pengembalian segera dari 12 orang yang dicegat oleh penjaga pantai Guangdong pada 23 Agustus di atas kapal menuju Taiwan.

    Dengan menggunakan masker dan topi untuk melindungi identitas mereka, keluarga memohon agar mereka yang ditangkap diizinkan untuk berkonsultasi dengan pengacara Hong Kong dan diizinkan menelepon kerabat masing-masing.

    Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun menjadi satu dari 12 warga yang ditahan. Kerabatnya mengatakan, remaja itu membutuhkan pengobatan.

    Penangkapan terjadi sekitar dua bulan setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Para kritikus mengatakan, UU tersebut mengekang kebebasan di Hong Kong, wilayah bekas jajahan Inggris.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id